Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Agar Nasib Papua Tak Seperti Timor Leste, Pemerintah Harus

        Agar Nasib Papua Tak Seperti Timor Leste, Pemerintah Harus Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pengamat Pertahanan dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, menyebut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua. Terlebih, ia mengatakan apabila gejolak tersebut tak ditangani secara baik maka tak menutup kemungkinan akan bernasib seperti Timor Leste 20 tahun yang lalu.

        Ia menjelaskan pemerintah harus melakukan pendekatan secara antoropologis, sosial budaya. Sehingga, menurutnya, kemarahan warga akibat adanya ucapan rasialisme ke mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dapat segera terobati.

        ?Harus ada pendekatan antropologis dan sosial budaya dalam selesaikan masalah Papua,? ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2019).

        Baca Juga: Tangkapi Aktivis Papua, Wiranto Tegas Banget!!

        Baca Juga: Papua Minta Merdeka, Akhirnya Jokowi Buka Suara

        Lanjutnya, ia menambahkan negara harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa masyarakat di sana memang setia dengan NKRI.?

        ?Tunjukkan juga kepada dunia internasional banyaknya masyarakat Papua yang setia kepada NKRI,? jelasnya.

        Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah untuk aktif menjalani komunikasi dengan tokoh-tokoh adan dan agama di Papua. Sebab, menurutnya, masyarakat di sana akan manut ketika mendengar masukan dari mereka.?

        ?Dialog terbuka masyarakat Papua baik yang setia kepada Pemerintah RI maupun yang melakukan separatisme atau yang menunjukkan itikad berseberangan dengan pemerintah Indonesia,? jelasnya.

        Tak hanya itu, ia mengatakan kepolisian pun harus berani menindak pelaku pengrusakan fasilitas umum dan objek vital. Sehingga, bagi siapapun di negeri ini yang menciptakan kerusuhan, mendapat perilaku yang sama di mata hukum.

        ?Strategi preventive detention wajib diterapkan di Papua, jika terlibat warga sipil non bersenjata tetapi pro gerakan tersebut,? jelasnya.

        Selain itu, ia mendukung langkah pemerintah yang terus mengirim pasukan TNI ke sana.

        ?Doktrin TNI untuk membantu masyarakat Papua dijalankan sepenuhnya oleh para prajurit di lapangan dalam kerangka operasi teritorial dalam aspek pembinaan dan penggalangan. Apa yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai suatu dinamika relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. Keberanian pimpinan TNI didukung pihak Polri merupakan kunci keberhasilan meredam berbagai hoaks,? katanya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: