McKinsey Jadi Konsultan Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Indonesia menunjuk McKinsey & Company Indonesia sebagai konsultan yang akan melakukan studi kelayakan pemindahan ibu kota dari Jakarta yang padat dan rawan banjir di pulau Jawa ke pulau berhutan di Kalimantan. Hasil tender senilai Rp25 miliar (US$1,77 juta) yang diumumkan di situs web pemerintah tersebut menarik 103 kandidat, termasuk kelompok konsultan Roland Berger dan Boston Consulting. Terkait hal ini, McKinsey menolak berkomentar.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota baru, yaitu di provinsi Kalimantan Timur, Agustus lalu. Pernyataan tersebut memicu banyak pertanyaan termasuk bagaimana pembiayaannya dan dampak lingkungannya.

Baca Juga: KLHK Gandeng Australia Bangun Ibu Kota Baru

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan bahwa McKinsey Indonesia akan melakukan penelitian awal yang telah dilakukan pemerintah terkait isu-isu termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.

"Mereka tidak akan mulai dari nol karena kami telah melakukan banyak penelitian. Mereka akan menentukan strategi ke depannya. Itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia," kata Prawiradinata, dikutip Channel Newsasia.

?Penelitian selama tiga bulan tersebut juga akan melihat rincian pendanaan yang dibutuhkan dan bagaimana ibu kota baru akan terhubung dengan kota-kota terdekat di Balikpapan dan Samarinda,? sambungnya.

Seorang perencana kota berbasis di Singapura yang terlibat dalam proses penawaran, Ed Baker, mengatakan, studi ini termasuk memilih lokasi yang tepat berdasarkan berbagai kriteria dan memahami realitas keuangan, mekanisme investasi untuk mulai mendanai proyek seperti ini, apakah bersumber dari negara atau swasta.

Pemerintah Indonesia juga menekankan atribut fisik dari lokasi tersebut, yaitu sebuah kota di hutan yang nantinya diharapkan dapat menampung 1,5 juta orang.

"Air adalah hal utama yang mereka soroti. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menyediakan air minum untuk kota baru ini dan bagaimana memahami kondisi alami dari lokasi ini sehingga dapat menghindari banjir, dll."

Indonesia telah melayangkan gagasan untuk memindahkan ibu kota selama bertahun-tahun lalu. Namun seperti diketahui, lokasi di Kalimantan Timur tersebut dikenal sebagai salah satu daerah yang paling rentan terhadap bencana alam yang secara rutin melanda 17.000 pulau lainnya.

Pemindahan ibu kota tersebut diperkirakan menelan biaya sebesar US$33 miliar termasuk untuk membangun kantor dan perumahan pemerintah. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, untuk tahap pertama pembangunan, pemerintah memiliki 3.000 hektare lahan di provinsi ini. Perkiraan biaya US$33 miliar merupakan label harga awal termasuk untuk memindahkan kantor dan rumah untuk sekitar 1,5 juta pegawai negeri yang akan berkemas mulai tahun 2024.