Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Pengusaha Klining Service Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Alasannya...

        Pengusaha Klining Service Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Alasannya... Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
        Warta Ekonomi, Bandung -

        Asosiasi Pengusaha Klining Service Indonesia (APKLINDO) menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.?

        Ketua APKLINDO, Muhammad Sidiq menilai, kenaikkan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan. Pasalnya, sebagai penyedia jasa tenaga kerja, pelaku usaha di bidang kebersihan ini harus menyediakan biaya tambahan yang signifikan jika rencana pemerintah tersebut direalisasikan.

        "Jadi Ada 3 juta cleaning service se- Indonesia, bayangkan jika sebulan harua membayar 1,2 T dengan rata-rata gaji 4 juta, itu belum bisa menutup jika Iuran BPJS Naik," katanya kepada wartawan, saat Munas APKLINDO ke 7 di Bandung, Kamis (17/10/2019).

        Baca Juga: Jika Sanksi Penunggak Iuran BPJS Terjadi, Jokowi Renggut Hak Warga!!

        Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Klaim Gaji Rp8 Juta Tak Keberatan Kenaikan Iuran, Masak Sih?

        Menurutnya, biaya operasional usaha klining servis 70%-nya dikeluarkan untuk menggaji pegawai. Jika kenaikkan premi BPJS Kesehatan diberlakukan, maka beban tersebut akan meningkat sehingga memberatkan pihaknya.

        "Tenaga kerja ambil share cukup besar, 70%. Artinya kalau kenaikkan (premi) BPJS ini akan sangat memberatkan," tegasnya.

        Jika Kenaikan ini terjadi. Maka siasat dari Perusahaan cleaning service yakni dengan melakukan subsidi silang. "Karena tidak mungkin kita melakukan pemangkasan, bahkan pengurangan gaji karyawan," imbuhnya.

        Sidiq berharap pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Setidaknya, kenaikkan ini jangan diberlakukan dalam waktu yang dekat. Sebab, pihaknya tidak mungkin meminta kenaikkan nilai kontrak kepada mitra usahanya.?

        "Apalagi penagihan kita ke klien, apakah pemerintah/BUMN, rata-rata 2-3 bulan kemudian baru dibayar. Artinya kalau premi harus dibayar penuh, kita harus nombok," ungkapnya.

        Senada dengan, Ketua DPP Apklindo Jawa Barat Cecilia Fransisca mengatakan, jutaan tenaga kerja klining service akan terdampak apabila kenaikkan tersebut diberlakukan. Dalam setiap bulan, pihaknya harus mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp200-300 per orang, termasuk dengan keluarga pegawai.?

        "Artinya kalau naik 100%, industri klining service sangat merasakan bebannya," katanya.

        Adapun Ketua Kadin Jabar, Tatan mengatakan sangat mengapresiasi usulan APKLINDO ini. Pihaknya pun akan menyampaikan keluhan para pengusaha klining service ke Presiden RI.

        "APKLINDO ini merupakan asosiasi yang ada di Kadin. Kami akan mengusahakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman APKLINDO. Diharapkan sampai ke Presiden Jokowi," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Saepulloh
        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: