Emil Tak Setuju Pilkada Dilempar ke DPRD

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengaku kurang setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan selama ini hampir 20 tahun masyarakat Indonesia memilih kepala daerah secara langsung.

Baca Juga: Pilkada Jadi Titik Temu PKS-Berkarya

Emil mengatakan dirinya ialah salah satu produk dari pilkada langsung, baik sebagai Wali Kota Bandung atau sebagai Gubernur Jabar. Dia mengatakan meskipun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung pihaknya menilai pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.

"Memang faktanya pilkada itu mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Lebih baik kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu," kata Emil.

Sebagai contohnya, kata dia, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital sehingga bisa lebih murah. Sementara di Indonesia, lanjut Gubernur Emil, masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.

Dia menuturkan setiap pasangan calon di pilkada setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS. Menurut dia, untuk di wilayah Jabar ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp100 ribu per orang.

"Dan kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar," kata dia seusai menghadiri acara 'Launching Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat' di Kota Bandung.