Partai Demokrat AS Tolak Perubahan Kebijakan Terkait Permukiman Israel di Tepi Barat

Tidak kurang dari 107 anggota Kongres, semuanya dari Partai Demokrat, mengecam Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo atas pernyatannya bahwa saat ini Washington mengakui permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Perubahan kebijakan AS ini sebelumnya telah mendapat penolakan dari banyak negara di dunia.

Surat itu ditandatangani oleh anggota Yahudi, Kristen, dan Muslim, termasuk beberapa yang secara terus terang-terang menentang kekerasan Israel terhadap warga sipil Palestina, seperti Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Betty McCollum dan Alexandria Ocasio-Cortez.

Baca Juga: AS: Permukiman Yahudi di Tepi Barat Tidak Melanggar Hukum

Surat itu memperingatkan bahwa tindakan administrasi Donald Trump dan deklarasi Pompeo tentang pemukiman akan menghancurkan prospek untuk solusi dua negara.

"Ini juga mengarah ke konflik yang lebih mengakar dan mungkin lebih mematikan dan keputusan ini juga mengikis keamanan Israel dan AS," bunyi surat tersebut, seperti dilansir Arab News pada Senin (25/11/2019).

Setebal delapan halaman, surat itu tidak menegaskan kerusakan Pompeo dan Trump telah dibawa ke proses perdamaian Israel-Palestina, dengan alasan bahwa dengan mengabaikan hukum internasional dalam hal ini, pemerintahan Trump juga merusak hukum internasional untuk hak asasi manusia dan merusak Kedudukan moral Amerika.

?Keputusan Kementerian Luar Negeri ini dengan terang-terangan mengabaikan Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, yang menegaskan bahwa setiap kekuatan pendudukan tidak akan? mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya," paparnya.

?Dengan mengabaikan hukum internasional, pemerintahan ini telah merusak kedudukan moral Amerika dan mengirim pesan berbahaya kepada mereka yang tidak berbagi nilai-nilai kita, HAM dan hukum internasional, yang telah mengatur tatanan internasional dan melindungi pasukan AS dan warga sipil sejak 1949, tidak lagi menerapkan. Jika AS secara sepihak meninggalkan hukum internasional dan HAM, kita hanya bisa mengharapkan abad ke 21 yang lebih kacau dan brutal bagi orang Amerika dan sekutu kita, termasuk rakyat Israel," sambungnya.

Surat itu juga mengkritik keputusan Trump baru-baru ini untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel di luar penyelesaian yang dinegosiasikan, Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki sebagai bagian dari Israel, aneksasi Lembah Jordan, dan tindakan lain termasuk penghentian bantuan keuangan ke Palestina dan penutupan Misi Palestina di Washington DC merusak perdamaian dan mendorong lebih banyak kekerasan.