Gerindra DKI Ajak Gugat Jokowi, Istana Bereaksi!!

Tenaga ahli utama KSP kedeputian komunikasi politik, Donny Gahral Adian, menilai pernyataan Anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Purwanto yang mengajak masyarakat untuk mengugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banjir bukanlah hal yang tepat.

"Ini bukan waktunya salah menyalahkan. Jadi banjir di Jakarta itu memang terkait dengan daerah-daerah lain terutama Bogor. Jadi memang harus ada satu penyelesaian yang menyeluruh dari mulai dataran tinggi Bogor, puncak sampai Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga: Gugatan Banjir ke Anies Itu Salah! Harusnya Presiden

Baca Juga: Jakarta Banjir, Kok Gerindra DKI Ajak Warga Gugat Jokowi?

Menurut dia, Kepala Negara telah mengambil langkah komprehensif. Ia juga menilai Jokowi tidak menyalahkan daerah manapun terkait musibah banjir.

"Jadi saya kira Presiden mengambil langkah yang bijak. Dia tidak menyalahkan siapapun. Beliau tak memainkan retorika mengenai siapa yang harusnya bersalah," tutur dia.

Sambungnya, "Tapi bagaimana banjir di Jakarta bisa diatasi satu pendekatan komprehensif, bagaimana di Bogor. Aliran air dari Bogor ke Jakarta bisa diperlambat dengan membuat bendungan-bendungan. Kemudian dibuat gorong-gorong yang besar, paneling sampai ke laut, daerah resapan, di Jakarta alih fungsi lahan sudah masif sehingga tak bisa air diserap ke tanah karena tanah sudah menjadi semen dan beton jadi paling tidak sumur resapan di perbanyak supaya air hujan langsung ke tanah," tambahnya.?

Lebih lanjut, ia mengatakan Jokowi?langsung bergerak dengan memanggil menteri, gubernur, walikota, dan bupati terkait untuk mendiskusikan penanganan banjir. Ia mengklaim Jokowi merupakan pribadi yang mengutamakan pemecahan masalah secara cepat dari pada beretorika.

"Yang penting problem solve, warga DKI bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa kebanjiran lagi. Yang penting adalah kualitas hidup dari warganya khususnya yang ada di ibu kota, menyelematakan manusia itu menjadi hukum tertinggi bagi beliau jadi keselamatan, kesejateraan hukum tertinggi yang harus jadi pegangan pejabat," jelasnya.