Lebih Pilih Toa untuk Peringatan Bencana, Pak Anies Gak Mau Pakai Aplikasi Ahok?

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyoroti langkah Pemprov DKI yang lebih memilih menggunakan alat pengeras suara atau toa untuk memberi peringatan bencana. Menurut dia, cara ini merupakan cara kuno.

Karena itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggunakan cara yang lebih modern seperti menggunakan aplikasi di ponsel.

Ia mengatakan untuk memberi peringatan bencana ini pernah dilakukan saat era Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yakni, aplikasi bernama Pantau Banjir diyakini akan lebih efektif memberikan peringatan kepada masyarakat Jakarta.

"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya dalam pernyataan persnya, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga: Soal Urus Banjir, Ahok Lebih Kenal Ketimbang Anies

Baca Juga: Wuih, DKI Kucurkan Rp4 M Buat Beli Toa, Bukan Toa Masjid Ya!!

Lanjutnya, ia mengatakan Fitur "Siaga Banjir" dalam aplikasi itu, kata William, bisa memberikan pemberitahuan ketika status pintu air meningkat. Dengan demikian, masyarakat bisa bersiaga untuk mengantisipasi masuknya air ke rumah mereka.

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan aplikasi tersebut hingga kini memang masih bisa diakses. Namun, fitur Siaga Banjir itu sudah tidak ada lagi sejak pembaruan versi 3.2.8 pada 13 Januari lalu.

Sambungnya, pada versi terbaru, pengguna hanya bisa melihat ketinggian air di tiap RW, kondisi pintu air, dan kondisi pompa air. Karena itu, ia menyarankan Anies kembali mengembangkan dan memanfaatkan fitur "Siaga Banjir" sebagai sistem peringatan dini.

"Aplikasi berbasis internet gawai seharusnya lebih efektif dan lebih murah, ketimbang memasang pengeras suara yang hanya dapat menjangkau radius 500 meter di sekitarnya," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M Ridwan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah enam perangkat pengeras suara atau toa untuk peringatan bencana kepada warga. Bahkan, anggaran yang disiapkan tidak tanggung-tanggung Rp 4 miliar untuk enam set toa.

Ia mengatakan nama alat tersebut adalah Disaster Warning System (DWS). Sambungnya, perangkat ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD Jakarta.

"Tahun 2020 pengadaan enam set DWS," ujarnya kepada wartawan Rabu (15/1/2020).

Sambungnya, ia mengatakan enam set DWS ini dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang terbagi menjadi dua komponen mata anggaran yakni untuk pemeliharaan dan pengadaan DWS.

"Pemeliharaan DWS, anggaran Rp165.000.000. Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp4.073.901.441," jelas dia.