Banyak Investor Masuk, Jokowi: Pembangunan IKN Tak Dikuasai Asing

Presiden Joko Widodo belum lama ini membantah isu pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim akan dikuasai asing, mulai dari permodalan hingga tenaga kerja yang bakal menggarap proyek-proyek infrastruktur di sana.

Ia menegaskan, rencana pembiayaan investasi asing dalam pembangunan di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, bukan berbentuk pinjaman. Selain itu, tidak ada jaminan pemerintah dalam aliran investasi tersebut. Artinya tidak ada kewajiban pemerintah mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan investor.

Menurutnya, pemerintah berhati-hati dalam memutus skema investasi yang akan diambil. "Yang kami tawarkan tidak (dalam bentuk) pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee. Jadi, semua kerja sama," ujar Jokowi di Jakarta, seperti dikutip Rakyat Merdeka, Minggu (26/1/2020).

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Anies: Jakarta Fokus Kota Bisnis, Kota Wisata

Jokowi mengatakan, banyaknya investor yang masuk dalam pembangunan ibu kota baru menandakan Indonesia masih menjadi pilihan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.

"Pemerintah memang mengutamakan pendanaan dari dalam negeri, baik dari swasta maupun BUMN. Namun, kita tak menutup diri dari investasi asing dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Banyak investor masuk, artinya Indonesia masih menarik untuk Investasi," kata Jokowi.

Pemerintah berkomitmen, investor asing yang ingin masuk dalam proyek pembangunan ibu kota baru bakal diarahkan membentuk perusahaan patungan. Mereka diwajibkan bekerja sama dengan perusahaan swasta lokal maupun BUMN.

Jokowi juga menggandeng tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Yakni Putra Mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan,CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Pemerintah tidak memberi gaji kepada para tokoh internasional yang ditunjuk sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pihaknya masih menyusun skema investasi yang akan disepakati. Termasuk imbal hasil dari investasi tersebut.

"Proyek di ibu kota baru akan dibuat berdasarkan klaster. Misalnya, klaster pendidikan dan rumah sakit. Bisa saja nanti universitas besar masuk. Bisa saja rumah sakit standar internasional. Masuk RS terkenal," tuturnya.

Baca Juga: Awas!! PNS yang Ogah Pindah ke Ibu Kota Baru Bakal Diseret Jokowi

Luhut memastikan, meski saat ini sudah banyak investor masuk, pembangunan gedung pemerintah di ibu kota baru tidak akan menggunakan dana asing, namun tetap menggunakan dana APBN.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas melaporkan, biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim diperkirakan mencapai Rp485,2 triliun. Sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp93,5 triliun di antaranya akan dibiayai oleh APBN.

Sementara 54,5 persen lainnya atau Rp265,2 triliun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dan sisanya 26,2 persen atau Rp127,3 triliun diharapkan berasal dari investor, BUMN, dan swasta.