Yasonna Pede Bilang: 'Saya Tak Mau Gadaikan Integritas Demi Harun Masiku'

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mengaku, tidak mungkin menggadaikan integritasnya hanya untuk seorang Harun Masiku, yang kini masih dicari keberadaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itu dikatakan Yasonna, di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belum ditemukannya Harun, mantan caleg PDI Perjuangan dan tersangka suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, selalu dikait-kaitkan dengan Yasonna.

Baca Juga: Massa 212: Harun Masiku ke Mana? Mati Enggak Jelas

Yasonna mengatakan, dia tak mungkin menggadaikan prinsip yang dianutnya selama ini demi menutup-nutupi kepulangan tersangka suap Harun Masiku. Dijelaskannya, berdasarkan hasil laporan tim investigasi, disampaikan kesimpangsiuran kepulangan Harun itu murni keteledoran dan kelemahan pada sistem teknologi dan informasi.

"Saya boleh pastikan bapak ibu sekalian, bahwa ini saya kira, saya tidak akan mempertaruhkan integritas saya untuk soal seorang Harun Masiku," kata Yasonna, dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Senin 24 Februari 2020.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, banyak orang yang paham mengenai integritasnya selama ini. Termasuk anggota Komisii III yang mempersoalkan itu.

"Kalau saya menggadaikan integritas, tidak akan seperti ini. Teman-teman di Komisi III tahu sejak dulu saya seperti apa. Pernah pimpinan Badan Anggaran," tuturnya.

Yasonna pun menyebut, eks Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie yang telah dicopot, tidak mungkin membohongi publik. Merujuk kembali temuan tim, menurut dia, kekeliruan ini dimungkinkan lantaran transisi sistem yang tengah dibangun oleh kementeriannya.

Menurut dia, persoalan sistem informasi manajemen keimigrasian atau dikenal SIMKIM sudah sejak lama ingin dibenahi.

"Sejak saya jadi menteri dan saya pastikan waktu transisi saya katakan ke jajaran, saya tidak mau cawe-cawe. Yang penting you deliver," kata dia.

Menurut Yasonna, tidak terekamnya data kepulangan Harun bersama 120 ribu penumpang yang lain membuka mata kementerian agar kesalahan tidak terulang. Dia mengingat, sebelum mengundurkan diri untuk maju sebagai calon legislatif Oktober 2019, persoalan transisi SIMKIM ini sempat ditanyakan olehnya karena masih terdapat antrean dan gangguan.

"Kemudian sesudah dilantik kembali 5 November 2019, saya rapat kembali. Saya minta pastikan sistem ini berjalan dengan baik," tuturnya.