Soal Corona, Demokrat Desak Pemerintah Segera Lakukan Lockdown

Partai Demokrat mendorong agar Indonesia segera menetapkan kebijakan lockdown dan menetapkan kebijakan darurat nasional atas pandemi virus corona (COVID-19) yang bahkan sudah menyerang Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Terlebih, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengirimkan rekomendasi terkait penanganan penyebaran virus corona. Rekomendasi yang disampaikan melalui surat Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Presiden Jokowi yang salah satunya soal peningkatan penetapan status menjadi darurat nasional harus ditanggapi serius oleh pemerintah.

?Rekomendasi dari WHO ini sebaiknya segera ditindaklanjuti mengingat perkembangan kasus corona di Indonesia tiap hari semakin meningkat. Pemerintah jangan menunggu wabah ini menjadi seperti efek bola salju, yang bergulir dari kecil dan akan terus membesar, ini seperti fenomena gunung es. Jadi, saat ini waktu terus berjalan, pemerintah tidak usah bingung dan gagap, segera ambil sikap berlakukan lockdown nasional selama beberapa pekan untuk menekan penyebaran virus corona ini,? kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Putu Supadma Rudana di sela-sela Kongres V Demokrat, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Baca Juga: Cegah Corona, Mahfud MD Gelar Konferensi Pers Lewat Dunia Maya

Menurut Putu, saat ini Indonesia harus melakukan kerjasama yang menyeluruh dengan WHO dalam menangkal penyebaran pandemi Covid-19 dengan menunjukkan komitmen yang tinggi untuk ikut terlibat dalam menjaga keamanan kesehatan dunia global health security. Mengingat, negeri ini mempunyai jumlah populasi penduduk terbanyak ke-4 di dunia.

Wakil ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) ini juga melihat bahwa Amerika Serikat, Saudi Arabia, dan Italia telah melakukan lockdown atau pembatalan berbagai kegiatan mereka dengan menutup sekolah dan tempat keramaian, sehingga kondisi ini membuat negara seperti Amerika Serikat mendeklarasikan Darurat Nasional dan bukan bencana nasional, karena pandemi ini terjadi hampir di seluruh dunia.

?WHO sejak awal sudah mengkhawatirkan Indonesia dengan memberikan peringatan dan disurati. Karena itu saya mengimbau, mendorong dan mendukung pemerintah, untuk wajib melakukan lockdown secara nasional segera mungkin, yang mana lockdown dapat dimulai di tiga pintu gerbang utama indonesia yaitu Bali, Batam dan Jakarta, untuk meminimalisir perkembangan dan penyebaran virus corona. Pemerintah harus semaksimal mungkin dalam menangani kasus pandemi corona ini,? tegasnya.

Dia pun berharap agar pemerintah dapat secara transparan dan aktif melaporkan kondisi real Indonesia yang memang diasumsikan oleh WHO ada beberapa kasus yang belum terdeteksi, sehingga, secara langsung WHO menyurati Jokowi.

?Menurut sumber John Hopkins University and Medicine, tingkat kematian akibat virus corona di Indonesia justru berada diatas Iran dan Korea Selatan, hal inilah yang menunjukkan penanganan pasien virus corona belum maksimal dilakukan,? tandasnya.

Senada, Ketua DPP Demokrat Benny K Harman menegaskan bahwa sejak awal pohaknya meminta Presiden Jokowi untuk menetapkan darurat virus Corona karena pihaknya melihat bahwa virus ini sangat berbahaya. Dan jika pemerintah menyatakan darurat Corona maka, pemerintah akan menyiapkan dan membentuk tim nasional yang secara khusus menangani ini dari pusat sampai ke daerah.

?Sehingga kita terlambat begini. Pemerintah cenderung menutupi virus ini. Tentu maksudnya baik, tapi tidak diikuti langkah yang lebih nyata untuk melalkukan mitigasi terhadap penyebaran virus corona,? ujar Benny di kesempatan sama.

Namun menurut Anggota Komisi III DPR ini, masih belum terlambat pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih nyata lagi untuk menyelamatkan rakyat. Presiden pada dasarnya bisa melakukan langkah apapun untuk menyelematkan rakyatnya.

?Bukan karena kabinet (menteri positif) tapi efeknya. Efek corona ini kan luar biasa. Menurut saya ini bukan virus biasa tapi sudah masuk kategori luar biasa, sehingga penanganannya tidak boleh langkah biasa saja. Harus langkah luar biasa diambil pemerintah untuk lindungi rakyat,? tegasnya.

Sehingga, Benny melanjutkan, salah satunya adalah melakukan lockdown. Kemudian, pemerintah harus menyiapkan masker, hand sanitizer dan juga pos-pos kesehatan masyarakat untuk menyampaikan lengaduan. Serta, menyiapkan rumah sakit (RS) dengan tenaga medis yang mumpuni dan APD (alat pelindung diri) yang mencukupi.

?Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh lagi main-main. Jangan semua anggota kabinet ngomong tentang ini. Harus ada protokol yang ditetapkan pemerintah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,? tandasnya.