Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Luhut Suap Bupati Konawe Demi Muluskan 500 TKA China? Faktanya. . .

        Luhut Suap Bupati Konawe Demi Muluskan 500 TKA China? Faktanya. . . Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Akun Facebook El Shirazy membagikan tautan laman konfrontasi.com yang berjudul Bupati Konawe Akui Disuap Menko Luhut Soal 500 TKA. Dalam berita itu disebutkan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, mengaku disuap Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal kedatangan 500 Tka China ke Sulawesi Tenggara.

        Berikut kutipan narasinya:

        Narasi pada postingan: "Gass lhaa apa lagi..."

        Judul Tautan Pada Postingan: Bupati Konawe Akui Disuap Menko Luhut Soal 500 TKA

        Baca Juga: Ucapan Faisal Basri Jauh Lebih Keras, Kenapa Luhut Cuma Laporkan Said Didu?

        Verifikasi Fakta

        Mengutip cekfakta.com, artikel tersebut berasal dari program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne yang diunggah di Youtube kanal Talk Show tvOne. Video tersebut berjudul Warga Resah 500 TKA China Datang, Bupati Konawe Ngaku Tidak Ada Pemberitahuan Resmi yang tayang pada 28 April 2020.

        Dalam video itu, Bupate Kery tak mengatakan pernyataan disuap Menko Luhut. Laman konfrontasi.com mengutip pernyataan Bupati Konawe dari menit 1:10 sampai 3:01. 

        Pada menit tersebut, Kery menyatakan penolakan terhadap kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara. Sebab, ia sudah sepakat ingin menyelesaikan soal Covid-19 dulu, baru TKA boleh masuk.

        "Karena akan mempengaruhi kondisi daerah ini," ujar Kery.

        Kery menambahkan bila pemerintah pusat mau membicarakan baiknya seperti apa, maka ia tak masalah. Tapi, ia mengharapkan agar TKA yang masuk Konawe benar-benar steril dari virus corona.

        "Mungkin saya akan bicarakan dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) bagaimana teknisnya," katanya.

        Kery juga membicarakan masalah ekonomi saat pandemi Covid-19 dan bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA China, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan pemerintah pusat. Kery memang sempat menyinggung Luhut berjanji soal bantuan. Tapi, dalam wawancara itu, Kery tak menyebut soal suap, seperti yang ditulis konfrontasi.com.

        Berikut pernyataan lengkap Bupati Kery dalam video di tvOne:

        "Karena perlu kita ketahui, negara kita juga perlu ekonomi. Sebab, kalau kita terlalu keras dalam hal ini, bagaimana kita mau punya kehidupan? Sebab, kita juga masih mengharap pendapatan, pendapatan daerah atau apa. Ya mudah-mudahan Corona ini cepat selesai. Kita juga harapkan perusahaan ini juga memperhatikan masyarakat Konawe. Jangan kecamatan saja. Saya sudah menyurat sampai ke China soal bantuan. Tapi, sampai sekarang, enggak ada bantuan dari perusahaan itu. Bagaimana? (Padahal) kapalnya sudah pulang ke China. Menko Maritim katakan, 'Sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan.' Tapi kenyataannya juga sampai sekarang belum ada kita terima bantuan. Bagaimana kita ini?"

        Lebih lanjut, Pelaksana tugas Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Aris Wahyudi, menyatakan adanya penundaan kedatangan 500 TKA China. Para TKA seharusnya tiba pada 22 April lalu. Tapi baik Gubernur, DPRD, hingga masyarakat Sulawesi Tenggara menolak.

        "Konon, konsekuensinya operasional perusahaan dapat terganggu dan berisiko perumahan tenaga kerja lokal," ujar Aris.

        Ia mengakui Kementerian Tenaga Kerja sudah menyetujui Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) China yang diajukan dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

        Aris menjelaskan alasan diterimanya pengajuan TKA China setelah mempertimbangkan legalitas dan kepentingannya. Ia juga meminta kedua perusahaan itu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mitigasi dan penerapan protokol Covid-19 karena harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan warga masyarakat.

        "Sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja lokal dapat dihindarkan," kata Aris Wahyudi dalam surat.

        Berdasarkan penjelasan di atas, klaim artikel Luhut menyuap Bupati Konawe tak benar. Konten ini masuk kategori konten yang menyesatkan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: