Erick Tunjuk Pejabat BUMN Pakai Gaya Politis, Apa Kata Pengamat?

Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menempatkan seseorang di perusahaan BUMN dengan argumentasi kapabilitas, profesionalitas, dan kemampuan bisnis di masa depan, dinilai wajar. Apalagi BUMN sebagai perusahaan negara memiliki target bisnis sekaligus diwajibkan bisa mencapai target dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyebut, kalau pun Erick menggunakan pendekatan ala political appointee alias penunjukkan secara politis terhadap seseorang untuk duduk di BUMN, merupakan hal biasa karena dimaksudkan guna menjaga arah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

Menurutnya, political appointee sepanjang yang bersangkutan profesional dan mampu mengelola BUMN dengan efektif suatu hal yang wajar saja.

Baca Juga: Ramai-ramai Dukung Reshuffle, IPW Teriak: Copot 11 Menteri Ini!

"Beberapa contoh yang sukses model Robby Djohan atau Iganisius Jonan sudah memberikan bukti tersebut," ujar pengamat Toto Pranoto, Senin (29/6/2020).

Sekadar catatan, Ignasius Jonan sebelumnya ditunjuk sebagai Dirut PT KAI (Persero) pada 2013.  Adapun almarhum Robby Djohan tercatat membesarkan Bank Niaga, lalu menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan, juga mengantarkan merger besar beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri.

Perombakan yang terjadi di tubuh BUMN saat ini dinilai sudah sesuai dan objektif dalam arti merujuk pada peraturan yang berlaku. Terlebih, seleksi pemilihan itu sudah melalui kompetisi. Menurut Toto, seleksi dari awal sudah dilakukan dengan objektif, memperhatikan kompetensi dan track record kandidat, serta memiliki integritas yang kuat untuk menangani isu governance yang kompleks di perusahaan pelat merah.

Toto memberi contoh, penempatan talenta muda di salah satu perusahaan BUMN dengan posisi strategis wajar saja jika dimaksudkan untuk memberikan inovasi baru di tubuh BUMN. Asalkan ia punya inovasi kuat serta paham arah bisnis BUMN di masa depan. Misal yang ditempatkan di Telkom, harus paham tentang bisnis telekomunikasi di masa depan.

Sehingga investasi besar Telkom di backbone jaringan harus diimbangi dengan pendapatan besar. Contohnya, di jasa over the top (OTT) yang selama ini hanya dinikmati raksasa, seperti Google atau Facebook, dan sejenisnya. 

"Itulah tugas yang diharapkan bisa dipenuhi oleh talenta muda tersebut," jelas Toto.

Menurut Toto, saat ini mendesak untuk terus memperbaiki kinerja BUMN. Apalagi ada tantangan lain di mana tingkat profitabilitas rata-rata BUMN masih rendah, yakni hanya di bawah 5 persen. Demikian juga angka return of asset rendah, maka ke depan BUMN harus fokus meningkatkan kemampuan laba dan menggerakkan aset agar produktif.

Sebagian BUMN secara internal sudah lemah, merugi, dan produknya relatif sudah tidak kompetitif karena sudah diambil alih pesaing swasta, maka Erick agar tak sungkan melikuidasi.

Baca Juga: Direksi ASDP Indonesia Ferry Kena 'Bersih-bersih' Erick Thohir

"Ke depan mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN, tapi kondisinya lebih sehat dan berdaya saing," kata Toto menambahkan.

Dihubugi terpisah, ekonom yang juga dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah menilai langkah Erick dalam memilih talenta di BUMN sudah sesuai, jika prioritas diberikan kepada tenaga profesional. Namun, dia memberikan sedikit catatan. Setiap penunjukan pejabat di BUMN harus sesuai dengan karakter perusahaan dan kebutuhan bisnis di masa depan, juga memiliki wawasan yang mumpuni.

Karakteristik BUMN dan swasta sangat berbeda. Bisa berhasil di swasta, tapi tantangan di BUMN selalu lebih berat. Misal, keberhasilan dalam mengelola satu perusahaan rintisan belum tentu menjadi jaminan akan mampu memimpin BUMN karena karakteristik BUMN yang unik, membutuhkan pengalaman dan wawasan.

"Memberi kesempatan kepada profesional, saya kira itu sudah dan selama ini dilakukan, memang seharusnya begitu. Pengelolaan BUMN harus diberikan kepada para profesional," ujar Piter.