Luhut Kena, Terawan Juga. Pak Jokowi, Pak Prabowo Masih Aman?

Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei politik terkait menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang berpotensi terkena reshuffle.

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak marah saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

"Paling muncul pertama ini bukan nama yang asing Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM) ada 61,4 persen paling layak dilakukan reshuffle," ujar Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam acara Diskusi Polemik Trijaya, kemarin.

Baca Juga: Para Menteri Lamban dan Diomeli Jokowi, Mahfud MD: Gara-Gara...

Baca Juga: Ditarget Jokowi Langsung, Surabaya Tutup 3 Jalur Utama Kota

Sambungnya, ia mengatakan ada nama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar 52,4% suara, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5%, dan Menteri Agama Fachrul Razi 40,8%.

Selanjutnya ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo 36,1%, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 33,2%, dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%.

Selain itu, ada juga Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1%, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7%, dan Menteri BUMN Erick Thohir 18,4%. 

Ia mengungkapkan akan terjadi peningkatan keinginan dari masyarakat untuk reshuffle kabinet dibandingkan dengan survei sebelumnya yakni pada 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf.

Yakni sebanyak 72,9% responden menganggap perlu dilakukan reshuffle. Sedangkan saat survei 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf hanya 42%.

Sambungnya, dari presentasi tersebut, sebanyak 57,4% menyatakan reshuffle sangat mendesak dan 42,6% menilai reshuffle mendesak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Sufmi Dasco mengingatkan reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.

"Ya itu hak prerogatif pak presiden Jokowi, tentunya kalau DPR diminta pendapat, saya belum bisa mengatasnamakan DPR karena masing-masing komisi mempunyai pertimbangan lebih dan kurangnya para menteri yang ada kabinet, sehingga kita serahkan saja kepada pak presiden Jokowi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.