Biodiesel Sawit: Hemat Devisa dan Serap CPO Domestik

Program biodiesel yang telah dilaksanakan dan terus dikembangkan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menghemat devisa impor bahan bakar fosil dan meningkatkan serapan minyak sawit domestik. Sepanjang tahun 2020, penyerapan minyak sawit untuk biodiesel diperkirakan lebih dari 8 juta ton dengan target B30 yang disalurkan sebanyak 8,38 juta kiloliter.

Sementara itu, pada tahun 2024 diperkirakan kebutuhan minyak biodiesel 100 persen (B100) bertambah 10 persen menjadi 15,07 juta kiloliter. Artinya, terdapat sekitar 17,3 juta ton CPO yang dibutuhkan. Jika menggunakan asumsi yang sama dengan yang sebelumnya, "laba bersih" yang dibayarkan kepada perusahaan kelapa sawit akan bertambah menjadi Rp166,116 triliun.

Baca Juga: Riau’s Story: Begini Kabar Program Replanting Sawit

Mengutip catatan Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, Dr. Memet Hakim, manfaat biodiesel sebagai penghemat devisa dan penyerap CPO dalam negeri benar adanya.

"Jika dilihat dari sektor ekonomi, impor minyak solar berkurang. Akan tetapi, jika dilihat dari sektor perkebunan, ada peluang ekspor yang hilang. Artinya, penghematan devisa secara nasional tidak terjadi," tulisnya.

Namun demikian, fungsi yang paling utama dengan adanya biodiesel terkait membantu penyerapan CPO nasional dan menjaga kestabilan harga telah tercapai. Alokasi ekspor CPO ke Uni Eropa sudah dapat ditutupi dengan pembelian domestik untuk biodiesel. Dampaknya, negara luar sulit untuk mendikte Indonesia dalam masalah ini. Saat ini, CPO telah menjadi komoditas strategis yang dapat diandalkan.

Lebih lanjut, Dr Memet Hakim menjelaskan, perusahaan perkebunan menggantungkan hidupnya dari jumlah produksi yang dihasilkan sehingga produktivitas menjadi kunci keberhasilan roda kehidupan perusahaan. Metode Production Force Management yang terdiri dari manajemen akar dan kanopi menjadi salah satu metode yang memungkinkan untuk mendongkrak produktivitas minyak sawit antara 30–100 persen dengan biaya yang relatif sama. Dengan ini, keuntungan yang akan diperoleh oleh petani dan perusahaan akan bertambah besar.

Dr. Memet Hakim berharap, ke depan, Kementerian Pertahanan harus menjadi koordinator dalam program strategis seperti ini sehingga komoditas strategis dapat juga dijadikan "senjata" dalam negosiasi dan percaturan politik dengan luar negeri. Permasalahan kelapa sawit bukan hanya masalah perdagangan biasa karena menyangkut nasib jutaan orang yang terlibat dalam industri ini. Tidak hanya itu, jutaan hektare lahan yang digunakan beserta seluruh multiplier effect yang dihasilkannya serta martabat bangsa juga turut bergantung pada kelapa sawit.