Jokowi Dituding Anti-Pancasila, Jawaban Mahfud Makjleb: Kalau Gatot Presiden Pasti Sama!

Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang anti Pancasila.

Menurutnya, bila Presidium KAMI Gatot Nurmantyo menjadi presiden, ia juga akan dicap hal serupa. Ia juga menilai selama ini setiap pemerintahan yang berkuasa kerap dituding tak sejalan dengan Pancasila. Baca Juga: Siapa Bilang Gatot Ciut? Gak, Taringnya Masih Tajam!

Hal itu ditemui sejak era kepemimpinan Soekarno hingga ia lengser. Kemudian Soeharto juga mengalami hal serupa. Baca Juga: Pentolan KAMI Kena Sindir Mahfud Soal Komunis: Dulu Jadi Panglima Enggak Ditangkap?

"Bung Karno jatuh karena dianggap langgar pancasila. Pak Harto jatuh dituduh melanggar Pancasila. Habibie didemo karena dituduh tidak bisa amankan Indonesia, karena lepaskan Timtim, disebut anti Pancasila, Gus Dur juga sama," katanya, menjadi pembicara di Indonesian Lawyers Club bertajuk 'Setahun Jokowi-Maruf: Dari Pandemi Sampai Demonstrasi', seperti dikutip, Kamis (22/10/2020).

"Mega jual aset negara, didemo disebut anti Pancasila. SBY sama, bahkan didatangi tentara, karena tidak Pancasila. Dan sekarang (Jokowi) juga sama," imbuhnya.

Menurut dia, setiap Presiden selalu ada pihak yang berpedoman pada Pancasila dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin.

Namun, pada kenyataan tak ada seorangpun yang mampu mengejawantahkan Pancasila dengan sempurna.

Ia pun menyindir Gatot jika dirinya menjadi presiden maka ia juga akan mendapatkan tuduhan serupa.

"Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila," tuturnya.

Lanjutnya, tak hanya Gatot saja melainkan siapapun yang menjadi presiden akan menemui masalah serupa, yakni dianggap tidak Pancasilais.

"Kalau Rizal Ramli, Moeldoko, saya atau Pak Karni jadi presiden, pasti ada orang yang mengatakan kita tidak mengerti Pancasila," ungkapnya.

"Setiap orang memberi tafsir sendiri Pancasila apakah ini jelek atau tidak. Padahal, Pancasila itu konsep prismatik, yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sina masuk, kebijakan pemerintah tergantung pada pemerintahan dan kebutuhan saat itu," tandasnya.