Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Utang Luar Negeri RI Makin Berkembang Biak, Nih Detailnya

        Utang Luar Negeri RI Makin Berkembang Biak, Nih Detailnya Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 sebesar US$408,5 miliar atau setara Rp5.759 triliun (dengan kurs Rp14.100 per USD).

        ULN terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$200,2 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$208,4 miliar.

        Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjarnako mengatakan dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 tercatat sebesar 3,8% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta.

        Baca Juga: BI Buka-bukaan Kesehatan Asli Utang Luar Negeri yang Bengkak 5 Ribuan Triliun

        "ULN Pemerintah tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya," kata Onny di Jakarta.

        Pada akhir triwulan III 2020, ULN Pemerintah tercatat sebesar US$197,4 miliar atau tumbuh 1,6% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 2,1% (yoy).

        "Perlambatan pertumbuhan ini sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," bebernya.

        Namun demikian, perlambatan ULN tersebut tertahan oleh penerbitan Samurai Bond di pasar keuangan Jepang dan penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral pada triwulan III 2020 yang merupakan bagian dari strategi Pemerintah dalam menjaga portofolio pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

        "ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,6%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%)," tandasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: