Tri Rismaharini Diserang Warganet Gara-Gara...

Kondisi politik jelang Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Surabaya 2020 makin panas. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mulai diserang netizen. Dia dianggap tak netral di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya tahun ini.

Nama Tri Rismaharini atau yang lekat disapa Risma ramai jadi pembicaraan warganet setelah tagar #BelaBuRisma menjadi trending topic di media sosial Twitter sejak Kamis (26/11/2020) malam hingga Jumat (27/11/2020). #BelaBuRisma menjadi ramai setelah video berdurasi 19 menit itu menjadi viral lantaran menyerang dan menyudutkan Risma.

Baca Juga: Banggakan Risma Dkk., Megawati Sindir Kota Anies Baswedan

Ini bentuk kekecewaan terhadap kinerja Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu. Bahkan, dia dianggap tidak netral di Pilwalkot Surabaya. Tapi, serangan itu mendapat respons dari netizen lain. Tercatat ribuan cuitan membela Risma menggema di Twitter.

Menanggapi hal itu, Ketua Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menilai munculnya video viral menyerang Risma itu merupakan bentuk ekspresi ke kecewaan warga Surabaya Utara terhadap kinerja Risma selama ini.

Warga Surabaya Utara yang memperjuangkan dan mendampingi Risma selama ini disebut-sebut nyaris tak pernah mendapatkan manfaat kebijakan pembangunan.

"Bagi mereka, yang diperindah hanya di tengah kota saja. Wajar saat ini masyarakat di sana mengalihkan dukungannya ke pasangan calon wali kota-wakil wali kota Surabaya Machfud Mujiaman," kata Arif di Surabaya.

Menurutnya, video itu tidak akan pernah ada, bila sejak awal Risma memposisikan diri sebagai pemimpin yang mengayomi semua pasangan calon dan bertindak netral. Dengan posisi netral itu, nilainya semua masyarakat akan memuja Risma sebagai seorang pemimpin yang bersikap negarawan.

Faktanya, jelas Arif, Risma bertindak selaku politisi yang justru dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa Kota Surabaya akan rusak jika dipimpin selain paslon Eri Cahyadi-Arjuji yang diusung PDI Perjuangan.

"Ini hal biasa dalam politik, yang bisa kita sebut dengan kampanye negatif. Pak Machfud dengan lapang dada dan ksatria membiarkan kejadian itu karena bagian dinamika politik," ujar Anggota DPRD Surabaya ini.

Baca Juga: Banjir Jakarta Tak Selesai-selesai, DPRD DKI Berguru pada Risma

Dia juga meminta masyarakat Kota Surabaya untuk tidak terpengaruh dengan upaya playing victim yang sedang dijalankan tim paslon Eri Cahyadi-Armuji dengan mengonsolidasikan pasukan medsos. Sejak awal, lanjutnya, calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin mendapatkan banyak kampanye negatif yang menjurus ke kampanye hitam.

Namun sebagai abdi Bhayangkara, Machfud memiliki niat tulus membangun Kota Surabaya. Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) ini tetap terus bergerak menyapa masyarakat, menyadarkan masyarakat, agar Surabaya bisa naik level dan merata pembangunannya.

Pilkada Surabaya 2020 diikuti dua paslon yakni paslon Eri Cahyadi-Armuji. Paslon nomor urut 01 ini diusung PDI Perjuangan dan didukung PSI. Mereka juga dapat tambahan kekuatan dari enam partai politik nonparlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.

Baca Juga: Heboh Kampanye Terselubung Risma untuk Eri Cahyadi-Armuni

Sedangkan paslon nomor urut 02, Machfud Arifin-Mujiaman diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, dan Nasdem.

Polda Kerahkan 15.840 Personel

Kepolisian daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) akan mengerahkan 15.840 personel untuk mengamankan wilayah hingga seluruh tahapan Pilkada yang tersisa.

Hal ini diungkap Kapolda Jatim, Irjen Nico Afinta, untuk mengamankan wilayah di sisa masa kampanye, hari pencoblosan hingga masa penghitungan suara di 19 daerah di Jatim. Ribuan personel ini, sebut dia, akan dibantu unsur-unsur pengamanan lainnya.

Hal ini demi mengantisipasi hal-hal di lapangan saat mulai pendaftaran pasangan calon (paslon), kampanye, pencoblosan hingga penghitungan surat suara.

"Kami akan dibantu TNI sebanyak 5.445 personel, Satpol PP 1.991 personel, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 119.231 orang," ujarnya.

Selain itu, pihaknya sudah memetakan wilayah untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau kerawanan lain saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak berlangsung.

"Dari pantauan di lapangan, untuk kondisi saat ini kemananan terpantau lancar, aman, dan kondusif," ujar Nico.

Pilkada serentak 2020 ini, lanjutnya, berbeda dengan tahun sebelumnya karena digelar saat pandemi Covid-19 sehingga semua pihak harus tetap menaati Protokol Kesehatan (Prokes). Dia pun mengingatkan agar jangan sampai ada klaster Pilkada yang akan menimbulkan persoalan baru.

"Semua peserta Pilkada, mulai paslon, pendukung, dan masyarakat hingga petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan red) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara red) yang ada TPS (Tempat Pemungutan Suara), semua harus mematuhi prokes (protokol kesehatan red). Ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujarnya.