Ancaman Militer Myanmar: Macam-macam dengan Angkatan Bisa Dikurung 20 Tahun

Militer Myanmar memperingatkan para pengunjuk rasa antikudeta akan menghadapi ancaman penjara maksimal 20 tahun bila mereka mengganggu angkatan bersenjata.

Hukuman penjara dalam waktu lama dan denda juga berlaku bagi mereka yang diketahui "memicu kebencian" terhadap para pemimpin.

Baca Juga: Pelayan Publik Lumpuh Akibat Demonstrasi Sipil di Myanmar

Militer Myanmar melancarkan kudeta pada tanggal 1 Februari lalu dan menahan para pemimpin pemerintahan sipil yang terpilih melalui pemilu November lalu, termasuk Aung San Suu Kyi.

Pernyataan itu diumumkan di tengah pengerahan kendaraan lapis baja di jalan-jalan di sejumlah kota.

Ratusan ribu orang turun ke jalan sejak pekan lalu, menentang kudeta dan menuntut dibebaskannya para pemimpin.

Pada Senin pagi (15/2/2021), sejumlah kelompok kecil pengunjuk rasa mulai berkumpul di berbagai wilayah di Myanmar, walau kendaraan-kendaraan lapis baja terlihat dikerahkan di beberapa kota.

Kehadiran militer ini memperlihatkan kemungkinan tindakan keras terhadap oposisi yang menentang kudeta pada 1 Februari lalu.

Militer mengumumkan Senin (15/2/2021), bahwa Suu Kyi, akan ditahan selama dua hari lagi.

Suu Kyi dan sejumlah anggota pemerintahan lainnya ditangkap pada 1 Februari dini hari, dan penahanan seharusnya berakhir Senin, setelah dua minggu, menurut kantor berita Reuters.

Berita itu muncul beberapa jam setelah sambungan internet dipulihkan.

Kuasa hukum, Khin Maung Zaw mengatakan, Suu Kyi akan diadili melalui sambungan video di pengadilan di ibu kota Nay Pyi Taw pada Rabu (17/2/2021).

Dakwaan terhadapnya termasuk memiliki perangkat komunikasi, walkie talkie yang digunakan oleh staf keamanannya.

Sementara itu, operator telekomunikasi mengatakan mereka telah diminta untuk mematikan layanan dari pukul 01:00 hingga 09:00 waktu setempat, dari hari Minggu hingga Senin.

Lalu lintas internet tercatat 14% dari tingkat normal setelah perintah diberlakukan, menurut sebuah kelompok pemantau NetBlock.

'Menyatakan perang'

Seorang pejabat PBB menuduh militer "menyatakan perang" terhadap rakyat.

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan para jenderal menunjukkan "tanda-tanda kenekadan" dan akan dimintai pertanggungjawaban.

"Kami meminta pasukan keamanan untuk menahan diri dari menggunakan kekerasan terhadap demonstran, yang menentang perebutan kekuasaan dari pemerintah yang sah," tulis sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh duta besar Uni Eropa, Amerika Serikat dan Inggris.

Kudeta di Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Partainya meraih kemenangan dalam pemilihan pada November lalu, tetapi pihak militer mengatakan terjadi kecurangan dalam pemungutan suara itu.

Suu Kyi sekarang menjadi tahanan rumah. Ratusan aktivis dan pemimpin oposisi juga telah ditahan.

Apa saja tanda-tanda tindakan keras oleh pihak militer?

Di seluruh Myanmar, ratusan ribu demonstran melakukan unjuk rasa melawan militer selama sembilan hari berturut-turut.

Di kota Myitkyina, di negara bagian Kachin, tembakan terdengar saat pasukan keamanan bentrok dengan demonstran anti-kudeta. Tidak diketahui apakah yang ditembakkan adalah peluru karet atau peluru tajam.

Lima wartawan termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.

Di Yangon, kendaraan lapis baja terlihat berlalu-lalang untuk pertama kalinya sejak kudeta dua pekan lalu. Para biksu dan insinyur memimpin unjuk rasa di kota itu, sementara pengendara sepeda motor melewati jalan-jalan ibu kota, Nay Pyi Taw.

Seorang dokter di sebuah rumah sakit di Nay Pyi Taw mengatakan kepada BBC bahwa pasukan keamanan melakukan penggerebekan malam hari di rumah-rumah.

"Saya masih khawatir karena mereka membuat pernyataan jam malam untuk tidak keluar antara pukul 20:00 dan 04:00, tapi ini memberi polisi dan tentara waktu untuk menangkap orang-orang seperti kami," kata dokter tersebut, yang tidak ingin disebutkan identitasnya karena alasan keamanan.

"Sehari sebelumnya mereka menyelip ke dalam rumah, merobohkan pagar, masuk, dan menangkap orang tidak sesuai hukum. Makanya saya juga khawatir."

Kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Yangon memperingatkan warga AS untuk tetap berada di dalam rumah selama jam malam.

Pada Sabtu (13/2/2021), pihak militer mengatakan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tujuh pegiat oposisi terkemuka dan memperingatkan masyarakat untuk tidak menyembunyikan aktivis oposisi yang melarikan diri dari penangkapan.

Rekaman video menunjukkan orang-orang bereaksi dengan membangkang, memukul panci dan wajan untuk memperingatkan tetangga mereka tentang penggerebekan malam hari oleh pasukan keamanan.

Militer pada hari Sabtu juga menangguhkan undang-undang yang mewajibkan perintah pengadilan untuk menahan orang lebih dari 24 jam dan untuk menggeledah kediaman pribadi.