Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Soal TWK, Pimpinan KPK Gak Bisa Jawab saat Digarap Komnas HAM

        Soal TWK, Pimpinan KPK Gak Bisa Jawab saat Digarap Komnas HAM Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komnas HAM menyebut ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Diketahui, pada Kamis (17/6). 

        Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, Ghufron datang mewakili pimpinan KPK dengan dasar kolektif kolegial di lembaga KPK. Namun, ada sejumlah pertanyaan yang tak bisa dijawab Ghufron perihal prosedur pelaksanaan TWK, termasuk mengapa memilih TWK sebagai salah satu syarat.

        "Kenapa yang digunakan juga adalah tes wawancara kebangsaan yang tadi dijelaskan Pak Nurul Ghufron dan Pak Nurul Ghufron ini juga tidak bisa jawab karena KPK tidak tahu katanya itu lininya BKN (Badan Kepegawaian Negara)," kata Anam.

        Setidaknya, ada tiga klaster pertanyaan yang disebut Anam tak bisa dijawab oleh Ghufron. Pertama, mengenai pengambilan kebijakan di level apakah itu keputusan bersama pimpinan KPK atau tidak. 

        "Makanya, itu harus (dijawab) orang-orang tersebut yang terkait dalam kontruksi peristiwa itu," tegasnya.

        Ghufron juga disebut tak bisa menjawab pertanyaan soal yang mewarnai proses tersebut. Terakhir, Ghufron juga tidak bisa menjawab siapa yang pertama kali punya ide penggunaan TWK dalam alih status pegawainya.

        "Karena bukan beliau (yang mengeluarkan ide itu) dan beliau juga tidak bisa menjawab," ungkapnya.

        Sehingga, dirinya berharap, pimpinan KPK lainnya bisa memberikan keterangan meski Komnas HAM tidak akan melakukan pemanggilan kembali. Menurutnya, meski kerja pimpinan KPK kolektif kolegial namun masing-masing mempunyai peranan.

        "Memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena Itu pimpinan yang lain," jelas Anam.

        "Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata Anam. (rep)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: