Jenderal Kudeta Myanmar Berharap Temui Anak Buah Biden, Galang Kekuatan?

Penguasa pemerintah militer Myanmar Min Aung Hlaing kembali berjanji menggelar pemilihan umum multi partai. Ia mengatakan, pemerintahnya siap bekerja sama dengan perwakilan yang ditunjuk Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN).

Hal ini ia sampaikan dalam pidatonya yang disiarkan televisi. Enam bulan setelah militer mengkudeta pemerintahan sipil dan menahan pemimpinnya Aung San Suu Kyi. Ia juga menuduh partai Suu Kyi mencurangi pemilihan umum dan menyebutnya sebagai 'ekstremis'.

Baca Juga: Jenderal Kudeta Myanmar Deklarasikan Diri Sendiri Jadi Perdana Menteri

"Myanmar siap untuk bekerja sama dalam kerja sama Asean dengan kerangka kerja Asean termasuk berdialog dengan Perwakilan Khusus Asean di Myanmar," kata Min Aung Hlaing, Minggu (1/8/2021).

Ia juga kembali berjanji mengembalikan demokrasi, walaupun ia tidak menetapkan tanggal pastinya. "Saya menjamin persatuan didirikan berdasarkan federalisme dan demokrasi," katanya.

Pada 1 Februari 2021 lalu militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Setelah partainya memenangkan pemilihan, militer menuduh pemerintah saat itu mencurangi pemilu.

Militer menegaskan, kudeta yang mereka lakukan sesuai dengan konstitusi. Namun, kudeta tersebut mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Unjuk rasa dan mogok kerja melumpuhkan sektor publik swasta di negara tersebut.

Pemberontakan bersenjata di perbatasan-perbatasan Myanmar juga kembali bergejolak. Pihak berwenang militer menyebutkan oposisi mereka sebagai teroris.

"Saat ini, seluruh negeri dalam keadaan stabil, kecuali beberapa serangan teroris," kata Min Aung Hlaing dalam pidatonya.

Organisasi advokasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan sejak awal kudeta angkatan bersenjata Myanmar telah membunuh 939 orang untuk membungkam pembangkang. Militer juga telah menangkap setidaknya 6.990 orang.

Militer mengatakan, jumlah pengunjuk rasa yang tewas lebih sedikit dibanding yang dilaporkan AAPP. Pihak Junta Militer mengatakan respon mereka terhadap demonstrasi sudah sesuai dengan norma-norma internasional dalam menghadapi ancaman pada keamanan nasional.

Pertemuan virtual

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan melakukan pertemuan harian dengan para pejabat Asia Tenggara secara virtual, mulai minggu depan. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri pada Sabtu (31/7/2021) mengatakan, pertemuan harian itu merupakan prioritas AS dalam menangani krisis di Myanmar.

Para diplomat tinggi AS akan menghadiri pertemuan virtual selama lima hari berturut-turut, termasuk pertemuan tahunan 10 menteri luar negeri Asean. Selain itu, AS juga akan mengadakan pertemuan terpisah dari negara-negara subkawasan Lower Mekong seperti Kamboja, Laos, Vietnam dan Thailand.

"Saya pikir ini adalah demonstrasi yang jelas dari komitmen kami terhadap kawasan itu,” kata pejabat Departemen Luar Negeri AS yang berbicara dengan syarat anonim.

Pada pertemuan minggu depan, Blinken juga akan bertemu dengan perwakilan pemerintah militer Myanmar. Pejabat tersebut mengatakan, pertemuan ini adalah kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah militer.

"Kami tidak siap untuk meninggalkan Asean karena perilaku buruk sekelompok jenderal di Burma," kata pejabat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat tinggi AS sangat jarang menghadiri pertemuan Asean.

Bahkan terkadang, AS mengirim lebih banyak pejabat junior untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi di kawasan itu. Rencana pertemuan virtual dengan pejabat Asean ini pun terjadi setelah pemerintahan Presiden AS Joe Biden dinilai kurang memperhatikan krisis Myanmar.

Tetapi, AS telah menunjukkan kepedulian untuk mengatasi krisis Myanmar dengan kunjungan pejabat tinggi mereka kekawasan Asia Tenggara. Pada Mei dan Juni lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman mengunjungi Indonesia, Kamboja dan Thailand.

Kemudian, beberapa hari lalu Menteri Pertahanan Lloyd Austin berada di Vietnam dan Filipina. Sedangkan Wakil Presiden Kamala Harris juga akan mengunjungi Singapura dan Vietnam pada bulan ini.