Sistem Birokrasi dalam Kebijakan Tes PCR Dikritik: Konsepnya Terbalik

Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengkritik sistem birokasi dalam kebijakan tes PCR yang dinilai terbalik.

Hal ini bermula dari penurunan harga tes PCR yang diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Harga PCR Turun Karena Perintah Presiden, Ternyata Jokowi Ingin Tampil jadi Pahlawan

"Harusnya Menteri Kesehatan yang minta turun dan harusnya ada di rapat kabinet. Bukan [Presiden Jokowi] tampil sebagai hero-lah. Karena dia tidak mengerti implikasinya apa dan pembantu-pembantunya membiarkan," ujarnya dalam diskusi virtual Narasi Institute, Jumat (29/10/2021).

Bahkan, lanjutnya, pada suatu kesempatan, Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono menyatakan dalam menentukan tarif PCR, Presiden Jokowi telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan PCR.

"Ini berarti kalau ada kesalahan, semua diserahkan kepada Presiden. Komentar Wamen ini tidak pantas untuk mendorong tanggung jawab kepada Presiden," tukasnya.

Anthony meyayangkan Dante tidak menggunakan kata 'kami' dalam menyampaikan siapa yang menghitung biaya tes PCR. Dari pernyataan tersebut, Anthony melihatnya sebagai menteri yang menghilangkan tanggung jawabnya dan memberikan tanggung jawab tersebut kepada presiden.

"Ini konsep birokrasi yang benar-benar terbalik. Presiden juga mau saja digunakan untuk ajang seperti ini," tandasnya.