China dan Rusia Desak DK PBB Cabut Sanksi Terhadap Korea Utara, Ini Alasannya

China dan Rusia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara. Opsinya dengan menghidupkan kembali upaya 2019 untuk menghapus larangan ekspor patung, makanan laut, dan tekstil Pyongyang, dan memperluasnya untuk mencakup pencabutan batas impor minyak olahan.

Dalam rancangan resolusi yang dikerjakan ulang yang dilihat oleh kantor berita Reuters, China dan Rusia ingin dewan beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi-sanksi itu “dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil” di negara Asia yang terisolasi itu.

Baca Juga: Punya Tema Nyentil, Pakar Nilai Presidensi G20 Indonesia Bisa Senggol Amerika dan China

Korea Utara telah dikenakan sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.

Rancangan resolusi juga mencakup langkah-langkah lain yang pertama kali diusulkan oleh Rusia dan China hampir dua tahun lalu, termasuk mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri dan membebaskan proyek kerja sama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi.

Beberapa diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan rancangan resolusi yang diperbarui akan mendapat sedikit dukungan.

Pada 2019, melansir Al Jazeera, Rusia dan China mengadakan dua putaran pembicaraan informal mengenai rancangan resolusi, tetapi tidak pernah secara resmi mengajukannya untuk pemungutan suara.

Para diplomat mengatakan pada hari Senin bahwa China dan Rusia belum menjadwalkan pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru mereka.

Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.

Misi PBB Rusia dan China tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari teks baru, yang menurut para diplomat diedarkan kepada anggota dewan pada hari Jumat.

“Sudah menjadi keinginan China bahwa kami juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kepada wartawan bulan lalu, menambahkan lagi bahwa rancangan resolusi 2019 “tetap di atas meja”.

'Situasi sulit'

Seorang juru bicara misi AS untuk PBB menolak mengomentari diskusi dewan swasta tetapi menambahkan bahwa semua anggota PBB harus fokus menangani mereka yang melanggar sanksi yang sudah ada.

"Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan DPRK," kata juru bicara itu.

“Namun DPRK tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang.”

Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Dewan Keamanan PBB memang sudah mengizinkan pengecualian kemanusiaan.

Seorang penyelidik hak asasi PBB bulan lalu menyerukan agar sanksi dilonggarkan sebagai risiko kelaparan paling rentan di Korea Utara setelah menyelinap lebih dalam ke isolasi selama pandemi COVID-19.

Sanksi yang diusulkan Rusia dan China untuk mengangkat industri target yang menghasilkan ratusan juta dolar bagi Korea Utara di masa lalu. Mereka diberlakukan pada 2016 dan 2017 untuk mencoba memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.

Korea Utara terus mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya selama paruh pertama tahun 2021, yang melanggar sanksi PBB dan meskipun situasi ekonomi negara itu memburuk, pemantau sanksi PBB melaporkan pada bulan Agustus.

Negara ini telah lama menderita kerawanan pangan, dengan pengamat mengatakan bahwa salah urus ekonomi diperburuk oleh sanksi dan sekarang pandemi COVID-19, yang mendorong penguncian perbatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana.

Rancangan resolusi baru akan membuat dewan mengakui “situasi sulit ekonomi dan mata pencaharian DPRK dalam beberapa tahun terakhir, menggarisbawahi perlunya menghormati masalah keamanan DPRK yang sah, dan memastikan kesejahteraan, martabat yang melekat, dan hak-hak orang di DPRK”.