Pemerintah Tunjuk Menko PMK Tangani Jelang Liburan Natal dan Tahun Baru

Pemerintah memutuskan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, sebagai koordinator jelang datangnya liburan Natal dan Tahun Baru. Dalam dua momentum tersebut, dikhawatirkan akan terjadi tingginya mobilitas masyarakat.

"Kami harapkan dalam waktu dekat pemerintah bisa menetapkan strategi apa dalam penanganan liburan Natal dan Tahun Baru agar masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan kemungkinan pembatasan. Di sisi lain, agar mencegah tidak terjadi lagi penambahan kasus yang akan merugikan kita di masa depan," kata Adita Irawati, Jubir Kemenhub dalam Dialog Interaktif Utamakan Keamanan Diri Baru Bepergian, Rabu (3/11/2021).

Baca Juga: Cabut Aturan Perjalanan Darat 250 Km Wajib PCR/Antigen, Kemenhub: Sesuaikan Dinamika Pandemi

Berkaca pada liburan Natal dan Tahun Baru tahun 2020, kedua momen tersebut saat erat terkait dengan tingginya mobilitas masyarakat, khususnya aktivitas wisata dan sosial keagamaan. Bila hal tersebut tidak diawasi, sebanyak 6 juta orang melakukan mobilitas dan berpeluang 30 persen terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Karena itu, kata Adita, pemerintah akan menyiapkan sejumlah kebijakan yang berguna untuk mengantisipasi terjadi lonjakan mobilitas di antaranya dengan mempertimbangkan pembatasan mobilitas atau pengetatan syarat perjalanan.

"Dengan begitu, aktivitas di hulu perlu dikendalikan seperti pengetatan wisata hingga pembatasan transportasi agar tidak terjadi over kapasitas," katanya.

Adita mengatakan, di tengah terjadi pemulihan ekonomi, transportasi darat, udara, dan laut akan berpeluang untuk peningkatan permintaan. Meski begitu, dia juga menegaskan agar prokes ketat tetap dilakukan di transportasi publik. Kewaspadaan perlu dilakukan meski tren pandemi mengalami penurunan.

Adita menyebut Indonesia perlu mencontoh negara lain yang mengalami lonjakan kasus Covid-19, meski sebelumnya sudah sebanyak 70 persen warga negaranya melakukan vaksin. Lonjakan tersebut terjadi karena di tengah pelonggaran terjadi kelengahan yang dilakukan warga negara.

Selain itu, data Kemenkes juga menyebutkan sebanyak 100-115 kabupaten dan kota tengah terjadi lonjakan kasus akibat efek mobilitas meningkat. Karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang mengatur kedatangan wisatawan mancanegara agar menjadi kewaspadaan. Hal ini disebabkan karena tengah muncul varian baru, meski tingkat ancaman yang ditimbulkannya masih tidak setinggi varian Delta.

"Kuncinya adalah agar Natal dan tahun baru bisa kita kendalikan meski mobilitasnya berjalan seperti sekarang. Ketika itu bisa kita lakukan bersama, 2022 menjadi tahun yang lebih baik," pungkasnya.