APPI: Komisi V DPR Jangan Diam Tunjukan Fungsi Pengawasannya

Ketua umum Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) Aris Mandi mendesak komisi V DPR untuk menyoroti proyek pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat.

Dia berharap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu tidak terulang lagi penyimpangan seperti yang pernah terjadi saat KPK di era Agus Rahardjo.

Untuk diketahui, saat itu KPK menduga telah terjadi praktik suap dalam 20 proyek SPAM.

"Komisi V DPR jangan diam. Tunjukan fungsi pengawasannya. Jangan sampai proyek SPAM ini terjadi masalah lagi seperti yang dulu-dulu. Jangan sampai di proyek ini lahir koruptor baru," tegas Aris kepada wartawan, Minggu, (7/11). 

Aris menyebutkan, sejumlah pejabat kini sudah mendekam di penjara dan tidak sedikit pengusaha dan pejabat pun diperiksa karena masifnya praktik korupsi di proyek tersebut. 

"Sudah seharusnya, begitu ada aroma janggal di proyek ini, maka segera dilakukan evaluasi dan pemeriksaan. Jangan tunggu proyek berjalan lalu ada tindakan," ujar Aris. 

Seharusnya, lanjut Aris para pengusaha kontraktor baik swasta maupun BUMN, termasuk juga para pejabat kementerian berkaca pada proyek SPAM sebelumnya. Karena sudah banyak yang kena dan jadi narapidana. 

"Jangan lagi ada penyalahgunaan wewenang. Ingat proyek SPAM ini demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan lagi terus dijadikan ajang korupsi," tegasnya.    

Ia mendesak agar proyek-proyek seperti SPAM ini digelar transparan dan jangan lagi ada kongkalikong. Karena bukan tidak mungkin jika praktik ini dibiarkan, maka publik akan semakin miring melihat kinerja pemerintahan Jokowi.

"Lebih baik ditertibkan dari sekarang dari pada nanti setelah berjalan ditemukan temuan," pungkasnya.