Alamak! MUI Kini Didesak Segera Tendang Anwar Abbas

Sebuah video yang mengatasnamakan Pergerakan Kyai dan Muballigh Nusantara (PKMNu) berisi desakan kepada MUI untuk memecat Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas beredar di media sosial.

Video berdurasi lebih dari 2 menit itu berisi desakan kepada MUI untuk segera memecat Anwar Abbas dari jabatannya. Desakan itu didasari atas pernyataan Anwar Abbas yang menyatakan, bila MUI dibubarkan, maka Republik Indonesia bisa saja dibubarkan juga.

Baca Juga: Ferdinand Menyoroti Sikap Anwar Abbas: Menunjukkan Siapa Dirinya Sesungguhnya

Terkait hal itu, para kelompok masyarakat yang menamakan diri PKMNu itu menilai pernyataan Waketum MUI itu provokatif dan bisa memantik suburnya radikalisme dan separatisme yang mengarah pada upaya memecah belah bangsa.

"Oleh karena itu kami dari PKMN menyatakan sikap sebagai berikut, pertama: meminta kepada MUI agar secepatnya melakukan pembenahan diri dengan memecat saudara H Anwar Abbas dari posisi dan kedudukannya sebagai Waketum MUI," kata salah seorang dalam video itu, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Selain itu, pihaknya juga mendesak Polisi menangkap Anwar Abbas atas pernyataannya itu. Mereka kembali mengukuhkan alasan bahwa pernyataan Anwar Abbas potensial menyuburkan radikalisme dan separatisme.

"Meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk segera menangkap dan memproses secara hukum saudara H Anwar Abbas," katanya.

Mereka juga mendukung Densus 88 yang telah membekuk tiga terduga teroris pada 16 November 2021. Langkah Densus 88 itu, kata mereka, tepat dan telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Oleh karenanya, tak perlu dipersoalkan.

"Kami mendukung sepenuhnya penangkapan terhadap tiga orang terduga teroris pada tanggal 16 November di Bekasi Jawa Barat. Bahwa penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan Densus 88 terhadap terduga teroris tersebut telah sesuai SOP," kata mereka.

Pihaknya juga meminta MUI untuk steril dari orang pertama orangan ataupun kelompok yang berafiliasi dengan pihak-pihak yang hendak merusak NKRI sebagai sebuah negara yang berdaulat.

"MUI sebagai mitra pemerintah dalam membina moral bangsa harus benar-benar steril dari orang per orang maupun kelompok yang berafiliasi/penyokong, pendukung serta pembela suatu gerakan yang akan merusak eksistensi NKRI sebagai suatu negara yang berdaulat," ujarnya.