Erick Thohir Prioritaskan Kebutuhan Energi Dalam Negeri Demi Kelancaran Pembangunan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bergerak cepat atas keterbatasan pasokan batu bara untuk kebutuhan listrik di tanah air.

Dia pun langsung menggelar rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Kejaksaan Agung, dan BPKP.

Erick menegaskan pemerintah memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor batu bara. Tersedianya kebutuhan dalam negeri untuk memperlancar pembangunan.

"Pertemuan antara Kementerian dan Lembaga Pemerintah tersebut dilakukan usai Presiden RI, Joko Widodo memberikan pengarahan terkait prioritas untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melakukan ekspor," terang Erick dalam siaran pers.

Erick berkata para menteri yang terkait suplai batu bara dan LNG telah berbagi tugas untuk mengatasi hal itu. Sementara Kementerian BUMN, Erick berkata akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP.

"Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan," jelas Erick.

Kemudian, Erick menyebut Kementerian BUMN juga akan memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi.

Sesuai dengan arahan Presiden, Erick menyampaikan Kementerian BUMN juga telah menyiapkan road map pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi serta renewable energy sehingga Indonesia bisa segera beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan.

Pasalnya, target produksi batu bara di 2022 akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton, sedangkan target produksi batu bara 2021 mencapai 625 juta ton.

Sedangkan kebutuhan batu bara dalam negeri diprediksi juga meningkat di tahun 2022 dengan 190 juta ton.

Faktor lain yang mempengaruhi keterbatasan adalah bencana alam, seperti Badai La Nina yang menerjang Pulau Kalimantan pada November lalu sehingga meningkatkan curah hujan tinggi menyebabkan realisasi produksi batu bara menurun dari target.

Dalam rapat bersama juga disepakati bahwa Menteri ESDM akan mengeluarkan perubahan DMO yang bisa direview perbulan dan yang tidak menepati sesuai kontrak akan di penalti tinggi bahkan dicabut ijinnya.

"Lalu kami tetap mendukung pengembangan ekspor bersama Menteri Perdagangan sebagai pemasukan devisa negara dengan mengkalkulasi berapa kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan sinergi dengan para pihak untuk menangani logistik," ujarnya.