Tak Cukup Kena Marah Puan, DPP PDIP Juga 'Gerah' dengan Ganjar Pranowo

Hubungan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubenur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disebut makin memanas. Itu usai keluhan yang disampaikan Puan karena tidak dijemput kepala daerah saat berkunjung.

Kepala daerah yang disebut Puan diduga adalah Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan pengamat politik Jamiluddin Ritonga kepada Pojoksatu.id, di Jakarta, Kamis (17/2/2022), melansir Fajar.co.

Baca Juga: PDIP Dituduh Sebarkan Islamfobia, Anak Buah Mega Sentil Rocky Gerung: Rusak Nalarnya Nih Orang!

"Hubungan ini memanas karena Puan mengeluh karena tidak dijemput kepala daerah yang mengarah ke Ganjar," ujarnya.

Tak hanya hubungannya dengan Puan, PDI-Perjuangan pun kabarnya sudah mulai gerah dengan Ganjar Pranowo.

"Ganjar tampaknya makin dijauhi DPP karena dianggap tidak menghormati Puan sebagai Ketua DPR RI dan salah satu ketua di DPP PDIP. Hal itu membuat sebagian di DPP gerah terhadap Ganjar," ungkapnya.

Menurut Jamiluddin, ketidaksukaan itu tambah membesar setelah kasus Wadas. Ganjar dinilai tidak becus dalam menangani kasus tersebut.

"Bahkan, salah satu Anggota DPR RI dari PDIP dengan tegas mengatakan, Ganjar harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus Wadas," ucapnya. "Indikasi itu menguatkan dugaan DPP PDIP makin tidak berkenan kepada Ganjar," tutur Jamiluddin.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membeberkan alasan Ganjar tidak ikut mendampingi kunjungan kerja Ketua DPR Puan Maharani di Jawa Tengah. Rudy mengatakan bahwa kala itu Ganjar sedang menghadiri acara presentasi mitigasi bencana di Jakarta.

"Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam, sehingga Pak Ganjar terlanjur berangkat ke Jakarta. Sebab, di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan," ujar Rudy kepada wartawan.

Rudy berpesan agar masalah ketidakhadiran Ganjar Pranowo ini tidak dibesar-besarkan. "Kalau presiden, hukumnya wajib jemput. Tapi kalau Ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput. Itu kalau dikabari," ujar Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menyebut bahwa penyambutan Puan Maharani sebagai anggota DPR memerlukan protokoler sendiri. Misalnya, melalui pemberitahuan terlebih dahulu.