Luhut Lagi Luhut Terus... Soal Kegaduhan Pemilu dan Big Data, Pengamat: Dia Nggak Perlu Jadi Jubir!

Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga ikut merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut Pandjaitan dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim menyuarakan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden RI.

Apalagi, Luhut Pandjaitan membeberkan big data yang menyatakan banyak responden menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Merespons hal itu, Jamiluddin Ritonga menilai, big data yang dibeberkan Luhut Pandjaitan tidak independen dan sarat akan kepentingan politik.

Baca Juga: Hasil Survei di Sumatera Barat: Anies Tak Kuasa Melawan Kandidat Capres 2024 "Anak Buahnya" Jokowi!

Menurut akademisi dari Universitas Esa Unggul, sebagai pejabat eksekutif, Luhut Pandjaitan tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan hal itu.

"Dia (Luhut, red) seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya. Tak perlu menjadi juru bicara," jelas Jamiluddin Ritonga kepada GenPI.co, Minggu (13/3).

Jamiluddin Ritonga menyebut, banyaknya pejabat eksekutif yang menyuarakan soal pemilu, dengan sendirinya membuat perpolitikan di tanah air makin gaduh.

"Hal itu justru akan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di tanah air," ungkap Jamiluddin Ritonga.

Baca Juga: Anies, Ganjar, Prabowo Silakan Pikir-pikir Lagi Jadi Capres 2024, Lawan Kalian Didukung 1.000 Kiai!

Selain itu, Jamiluddin Ritonga menduga pernyataan itu menguatkan adanya spekulasi keterlibatan istana dalam penundaan Pemilu 2024.

"Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh Pak Luhut agar kecurigaan masyarakat terhadap istana dapat diminimalkan," kata Jamiluddin Ritonga.(*)