Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        KPK Buka-Bukaan Bahas Soal Korupsi di DKI, Sebut Potensi Tinggi karena...

        KPK Buka-Bukaan Bahas Soal Korupsi di DKI, Sebut Potensi Tinggi karena... Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi. Hal itu mengingat jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI yang besar.

        "Potensi terjadinya kebocoran tentu saja dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan sambutan pada bimbingan teknis integritas keluarga ASN di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/3/2022).

        Baca Juga: Wagub Riza Buka-Bukkaan di Depan Petinggi KPK, Sebut Harta Miliknya Itu...

        Menurut dia, besaran APBD DKI sama dengan seluruh provinsi di Sumatera atau gabungan APBD Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

        Berdasarkan pemetaan KPK, lanjut dia, celah terjadinya korupsi paling banyak di sektor pengadaan barang dan jasa, kemudian perizinan hingga aksi jual beli jabatan. Di DKI Jakarta, lanjut dia, anggaran pengadaan barang dan jasa terbilang tinggi dari total APBD DKI sekitar Rp80 triliun.

        Ia meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

        Sedangkan, lelang jabatan di DKI sudah diadakan secara terbuka namun di banyak daerah aksi jual beli jabatan masih kerap ditemukan.

        Untuk itu, KPK menekankan pentingnya pendidikan integritas dari sumber daya manusia/SDM di Pemprov DKI Jakarta yang dimulai dari keluarga para pejabat.

        Kemudian, KPK membuat program bimbingan teknis soal integritas kepada para pejabat DKI mulai dari wali kota, bupati hingga para kepala dinas dan keluarganya meliput suami atau istri pejabat.

        "Bagaimana KPK mencegah terjadinya penyimpangan tersebut? Salah satunya membangun budaya integritas di lingkup keluarga sebagai lingkup paling kecil, contohnya harus ada kerja sama antara suami istri," ucapnya.

        Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan program bimbingan teknis tersebut diharapkan integritas keluarga pejabat DKI itu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

        "DKI Jakarta memang memiliki anggaran segitu besar, cukup menggoda bagi jajaran semua. Kami bersyukur alhamdulillah sejauh ini di lingkungan pejabat masih bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik," ucapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Adrial Akbar

        Bagikan Artikel: