HET Minyak Goreng Dicabut, PKS Mencak-mencak: Bikin Kebijakan Amatir, Gampang Berubah Gegara Ditekan

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritik keras Kebijakan pemerintah yang resmi mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022. Dia bilang kebijakan ini sangat amatir. Pemerintah disebutnya sangat gampang mengutak atik kebijakan lataran ditekan pihak tertentu.

"Dalam membuat kebijakan terkait minyak goreng ini pemerintah terkesan trial and error, jadi ini amatir. Akibatnya kebijakan gampang berubah ketika menghadapi tekanan dari pihak tertentu," katanya kepada wartawan pada Sabtu (19/03/2022).

Baca Juga: Omongan Pedas Felix Siauw Buat BNPT Soal Mafia Minyak Goreng: Gak Dianggap Radikal?

Harusnya, kata Mulyanto, sebuah kebijakan dibuat berdasarkan berdasarkan riset atau berdasarkan contoh praktik terbaik di negara lain. Bukan kebijakan bongkar-pasang dan gonta-ganti, yang coba-coba. Tujuannya agar ada kepastian hukum dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. 

"Masyarakat sudah capek sekian bulan diombang-ambingkan oleh kebijakan minyak goreng pemerintah yang tidak jelas, yang banyak berteori, berwacana dan obral janji, namun malah berujung kelangkaan," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi berjanji kebijakan yang telah diambilnya baru akan dievaluasi bulan Mei 2022. Menteri Perdagangan juga berjanji untuk tidak mencabut HET. Tapi nyatanya baru pertengahan Maret, kebijakan migor sudah dicabut. 

"Menjilat ludah sendiri. Ini kan tidak konsisten," sindir Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto mendesak Pemerintah merancang kebijakan terbaru migor curah bersubsidi dengan HET Rp14 ribu secara benar. Agar kebijakan itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan seksama, baik terkait dengan skema subsidi maupun sistem pengawasannya.

Menurut Mulyanto, dengan sistem penjualan terbuka maka peluang bagi penyimpangan migor curah bersubsidi ini tetap ada. Paling tidak ada tiga peluang penyimpangan tersebut, yakni larinya minyak goreng curah bersubsidi rumah tangga ke industri baik makanan, minuman maupun perhotelan. 

"Atau migor curah bersubsidi ini disimpangkan untuk disaring ulang dan dikemas menjadi migor kemasan. Kemungkinan lain adalah beralihnya konsumen migor premium kepada migor curah bersubsidi. Kalau penyimpangan ini terjadi maka migor curah bersubsidi akan kembali langka," ungkap Mulyanto.