Siang Malam Luhut Dihujat Gegara Punya 'Banyak Kerjaan', Mahfud MD Pasang Badan: Saya Juga Sama!

Menko Polhukam, Mahfud MD membela Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang dikritik gara-gara banyak job-nya. Kata Mahfud, di jajaran Menko, bukan hanya Luhut yang punya banyak job. “Saya juga sama,” kata Mahfud.

Belakangan ini, Luhut memang banyak mendapat banyak kritik. Berbagai julukan nyinyir disematkan publik pada purnawiran jenderal TNI AD itu. Ada dua penyebab Luhut panen kritik. Pertama, Luhut dianggap mendukung penundaan Pemilu 2024. Kedua, Luhut dianggap menempati banyak jabatan di pemerintahan.

Soal banyak job yang dipegang Luhut itu, Mahfud berikan komentar. Kata dia, bagi seorang menteri koordinator, bukan hal baru mendapat tugas banyak dari presiden. Mahfud yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam, mengaku juga memegang banyak job di pemerintahan.

“Bukan hanya Pak LBP yang banyak, semua Menko juga punya jabatan tambahan,” kata Mahfud, dilansir dari Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Manuver Kubu Haris Azhar, Hadirkan Saksi yang Punya Data Dugaan Keterlibatan Opung Luhut di Papua

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, saat ini ada lebih dari 10 jabatan di pemerintahan yang dipegangnya. Itu belum termasuk dengan jabatan lain di luar pemerintahan yang juga dipegang Mahfud saat ini.

Di pemerintahan, Mahfud diketahui menjabat sebagai Ketua Kompolnas, Ketua Dewan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan, Ketua Pengarah Satgas BLBI, Ketua Pengendali Penegakan Hukum dan Ketertiban PC-PEN, Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan, hingga Ketua Dewan Pengarah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ketua Pengarah Komisi Kejaksaan, Pengarah Badan Narkotika Nasional, Ketua Penggerak Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Koordinator Penegakan Hukum dan Disiplin Satgas Covid-19.

Lainnya, Mahfud didapuk sebagai Pengarah Lemhanas, Pengarah Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengarah SC KTT G-20, Pembina Duta Purna Paskibraka Pancasila, Co Chair Sub Regional Meeting on Conter Terrorism and Transnasional Security (SRM on CTTS) antar negara-negara sahabat, dan Penanggungjawab Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Itu masih jabatan ex-officio. Yang tidak ex-officio juga masih ada lagi,” tambah Mahfud.

Lalu, Mahfud kembali menyebutkan satu-persatu jabatannya. Dimulai dari Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Anggota Badan wakaf Universitas Ilam Indonesia (UII), Ketua Dewan Penasehat IKA UII, Ketua Dewan Pakar Kagama, Anggota Wali Amanah Universitas Brawidjaya, Ketua Dewan Penyantun UNS, hingga Penasehat Persaudaraan warga Madura se-dunia.

Tapi, kenapa Luhut doang yang diserang? Menurut Mahfud, hal itu tidak terlepas dari sosok Luhut yang dikenal sangat aktif, atraktif dan tegas. “Intinya yang ditugaskan kepada Pak Luhut itu sama banyaknya dengan yang ditugaskan kepada Menko lainnya,” tandasnya.

Apakah pembelaan Mahfud atas banyajnya job yang dimiliki Luhut ini bisa meredakan serangan? Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai tidak wajar dan tidak efisien untuk 1 orang menko mendapat banyak job. Setiap jabatan itu, kata dia, tentu punya tanggung jawab dan punya tupoksi.

“Jika jabatannya terlalu banyak, kerjanya jadi tidak optimal dan banyak konflik kepentingan,” kata Trubus, dilansir dari Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain itu, kata dia, Menko yang punya tugas koordinasi, juga berpotensi melakukan abuse of power jika banyak jabatan yang dipegangnya. “Pengawasan dan tatakelola jadi kurang efektif. Evaluasi jadi minim,” nilainya.

Baca Juga: Prajurit TNI Berguguran, Mahfud MD Sebut Situasi Papua Belum Darurat, Bandingkan Situasi Daerah Lain

Selain itu, tambahnya, Menko yang diberi banyak jabatan ini juga bisa mengganggu kinerja pemerintah secara keseluruhan.

“Kesannya pincang. Enggak bisa melayani publik dengan optimal,” tuturnya.

Harusnya, kata Trubus, orang-orang di lingkaran Jokowi mengingatkan dan memberi masukan agar para Menko tidak dibebankan banyak jabatan. “Harusnya, yang kasih masukan itu pak Seskab, Mensesneg dan KSP (Kepala Staf Kepresidenan), atau Wantimpres, seperti Pak Wiranto kan sudah lebih senior,” sarannya. [SAR]