Tantang Luhut Buka Big Data Penundaan Pemilu, Pakar Siber: 110 Juta Itu Diambil dari Mana?

Pakar Siber Pratama Persadha tantang Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka big data soal penundaan pemilu. Pratama mempertanyakan lagi klaim Luhut bahwa 110 juta masyarakat menginginkan penundaan pemilu yang ditunjukkan big data.

Pasalnya, pihak LBP belum membuka data tersebut sampai sekarang, padahal banyak pihak mendorong hal itu diungkap ke publik.

Baca Juga: Luhut Jawab Tuntutan Massa Aksi dengan Arogan, BEM UI: Mencederai Tugasnya Sebagai Pejabat Negara

"Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/4/2022).

Menurut Pratama, proses pengambilan dan pengolahan data tersebut harus dijelaskan ke publik, sehingga tak menimbulkan polemik di masyarakat.

Baca Juga: Luhut Tolak Buka Big Data Pemilu 2024 ke Publik, BEM UI: Sangat Arogan!

"Kita perlu bertanya 110 juta itu diambil dari platform apa dan bagaimana metodologinya. Perlu disampaikan ke publik, agar kita bisa menilai sekaligus membuka ruang diskusi," ungkapnya.

Pratama mengatakan bahwa sumber data pembicaraan masyarakat itu harus jelas. Data tersebut juga tak boleh hanya mengambil sampel dari media sosial Twitter.

Pasalnya, pemakai aktif Twitter di Indonesia kini hanya sekitar 15 juta, itu pun juga masih banyak akun-akun anonim.

"Jadi, tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter," katanya.

Baca Juga: Luhut Tolak Buka Big Data Pemilu 2024 ke Publik, BEM UI: Sangat Arogan!

Lebih lanjut, Pratama memaparkan hasil riset CISSReC menggunakan Open Source Intelligence (OSINT) di Twitter.

Akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan 3 kali periode sekitar 117.746 (Tweet, Reply, Retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan online.

Baca Juga: Adu Argumen dengan Mahasiswa UI, Luhut Diteriaki Otoriter dan Diminta Buka Big Data Pemilu 2024

Dari data keduanya, diketahui yang kontra penundaan pemilu pada Twitter sebesar 83,60 persen dan pro 16,40 persen. Sementara itu, pada media online, kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.

"Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu," jelas Pratama.