Kemendag Dorong Digitalisasi Pasar Rakyat

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan atensi lebih terhadap pasar rakyat dan pedagang pasar rakyat guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19.

Hal itu diwujudkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui program digitalisasi pasar rakyat dengan menerapkan pembayaran retribusi secara nontunai atau digital (e-retribusi). Dengan demikian, pasar rakyat dapat tetap beroperasi dan menggerakkan sektor perdagangan.

Baca Juga: Kemendag Gelar Fashion Week Dukung Produk Halal

"Penggunaan e-retribusi dipandang sebagai jawaban atas transaksi pembayaran digital yang semakin masif. Saat ini, telah banyak penyedia layanan pembayaran digital yang bisa digunakan. Selain itu, e-retribusi juga dapat menjadikan kegiatan pembayaran retribusi semakin efektif dan efisien," ungkap Wamendag Jerry dalam peluncuran pembayaran retribusi digital di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kemarin, Senin (18/4/2022).

Wamendag menambahkan, Kemendag mendorong para pedagang dan pengelola pasar rakyat untuk melakukan digitalisasi pasar. Caranya dengan melakukan transaksi secara daring, baik melalui platform media sosial, lokapasar (marketplace), maupun transaksi jual beli secara nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 

Baca Juga: Permudah UMKM Urus Izin Usaha, BKPM Gandeng Dompet Digital DANA

Hadirnya pembayaran retribusi secara digital menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat pembayaran yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka membantu mengurangi transaksi secara uang langsung atau tunai.

Wamendag juga menekankan pentingnya digitalisasi pasar, terutama retribusi, bahwa digitalisasi dapat membuka jangkauan pasar atau pembeli yang jauh lebih luas. Produktivitas penjualan melalui daring bisa mencapai dua kali lipat dari penjualan luring.

"Penerapan digitalisasi bisa meningkatkan produktivitas tanpa harus meninggalkan lapak dagangan. Selain itu, semua transaksi tercatat dan tersimpan dengan baik," ujar Wamendag.

Saat ini, Kemendag telah menargetkan 1 juta UMKM dan 1.000 pasar rakyat untuk terdigitalisasi pada tahun 2022. Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyebutkan, 486 dari 3.705 pasar rakyat telah terdigitalisasi pada 2021. Sejumlah 328 pasar telah menerapkan e-retribusi, 114 pasar menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), dan 54 pasar menerapkan pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment).

"Pembangunan atau revitalisasi pasar yang terdigitalisasi di seluruh provinsi hingga pelosok Indonesia adalah salah satu prioritas utama Kementerian Perdagangan. Hal itu memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni," kata Wamendag.

Baca Juga: Intip Peluang Mudik, Pelaku UMKM Jangan Tinggal Diam

Kementerian Perdagangan juga telah melakukan inisiasi untuk membuat nota kesepahaman (MoU) dengan aplikasi digital dan lokapasar guna membantu para pedagang berjualan secara daring, antara lain dengan Grab dan Tokopedia. Saat ini, sudah bergabung delapan pasar yang menerapkan digitalisasi dengan Tokopedia.

Delapan pasar tersebut adalah Pasar Sabilulungan Kab Bandung, Pasar Cihapit Kota Bandung, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Pasar Anyar Kota Tangerang, Pasar Kampung Baru Kota Makassar, Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar, Pasar Badung Kota Denpasar, dan Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang.

Pasar Ciawi dibangun Pemkab Tasikmalaya bekerja sama dengan CV KSB pada 1992 silam. Saat ini, pasar seluas 10.055 m2 tersebut menampung 532 kios dengan jumlah pedagang 450 orang. Adapun jumlah pedagang harian dan kaki lima tercatat 250 orang.

Baca Juga: Kemendag Berkomitmen untuk Terus Menjaga Stok dan Harga Bapok Menjelang Lebaran

Peluncuran digitalisasi retribusi Pasar Ciawi juga dihadiri Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Iqbal Shoffan Shofwan, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Nana Rukmana.

Ade Sugianto menyampaikan, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan yang terendah di Jawa Barat. Menurutnya, digitalisasi pasar yang diawali dengan program e-retribusi merupakan salah satu langkah yang dapat mengerek PAD Kabupaten Tasikmalaya.