Lantang Suara Orang Gerindra: Saya Tolak Keras Rencana Kenaikan Tarif Listrik! Nggak Masuk Akal

Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, dengan tegas menolak rencana Pemerintah menaikkan tarif listrik pada 2022 di hampir semua golongan.

Ia yang akrab di sapa BHS ini menegaskan kenaikkan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan membebani masyarakat.

Baca Juga: Grace Natalie Dikritik Gerindra Soal Pengeroyok Ade Armando, PSI: Itu Minta Penjelasan, Bukan Nuduh

Dikatakan Anggota DPR-RI periode 2014-2019, kenaikan tarif listrik juga akan berdampak pada multiplier effect ekonomi yang luar biasa besar didunia usaha yang akhir-akhir ini mengalami kesulitan karena pandemi covid-19 serta penurunan daya beli masyarakat.

Baca Juga: Gerindra Ngebet Pertemukan Prabowo dengan Gibran, PDIP: Monggo...

"Saya menolak keras rencana kenaikan tarif listrik oleh Pemerintah ditahun 2022 ini. Karena alasan kenaikan tarif dasar listrik tersebut tidak rasional dan saya menganggap Managemen PLN kurang profesional," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/4/2022).

Lebih lanjut, ewan Penasehat Gerindra Jawa Timur ini berharap Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif listrik di tahun 2022 dan sengera mengaudit PT. PLN bersama lembaga independen, terutama pada tagihan pembayaran langsung yang dibebankan kepada masyarakat dan dunia usaha yang diduga tidak sesuai dengan tarif yang sebenarnya yaitu 11 sen US/kwh.

"Saya membandingkan tagihan listrik yang diberlakukan di masyarakat di Indonesia dengan tagihan listrik di masyarakat di negara Jerman. Ternyata dengan penggunaan listrik yang sama dan bahkan lebih besar sedikit di Jerman, tarif tagihan listrik masyarakat di Indonesia tidak berbeda jauh dengan tagihan listrik masyarakat di Jerman, padahal tarif listrik di Jerman masuk peringkat ke-2 tertingi di dunia yaitu 36 sen US/kwh sedangkan di Indonesia tarifnya dikatakan 11 sen US/kwh. Aneh dan ada apa PLN kok mau menaikan tarif dasar listrik, itu perlu dipertanyakan," ungkap BHS

Lebih jauh, BHS meminta lembaga tinggi yang berwenang yaitu BPK, KPK dan Kementerian Keuangan untuk mengkaji dan menyelidiki secara cermat kondisi PT. PLN saat ini.

"Bila setelah dilakukan audit ada ketidak beresan atau pembohongan publik di PLN, maka PLN dan pemerintah yang berwenang terhadap tarif harus bertanggung jawab atas beban biaya yang sudah ditanggung oleh masyarakat dan dunia usaha yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi yang ada di Indonesia saat ini." Pungkasnya.