Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Minyak Goreng Tak Kunjung Turun, Ini Rekomendasi INKOPPAS

        Minyak Goreng Tak Kunjung Turun, Ini Rekomendasi INKOPPAS Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menjelang Lebaran, H-4 harga kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1443 H kembali merangkak naik. Meskipun telah menjadi kebiasaan di momen menjelang lebaran, namun kenaikan tahun ini lebih terasa dampaknya.

        INKOPPAS (Induk Koperasi Pedagang Pasar) menyebutkan, sampai saat ini harga minyak goreng masih yang sangat tinggi di pasaran mencapai Rp 48 ribu-Rp 50 ribu per dua liter.

        Merespon kondisi tersebut, INKOPPAS bekerjasama dengan Gabungan Industri Minyak Nabati indonesia (GIMNI), menyalurkan minyak goreng subsidi ke beberapa daerah seperti DKI, Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu, Balikpapan, hingga Dumai.

        "Sekarang kami sedang berproses, karena minyak goreng subsidi itukan kita harus mendaftarkan yang D1 dan D2 nya kan Kemenperin kami sedang berproses, mudah-mudahan saja sebelum lebaran ini bisa kita kejar supaya bisa didistribusikan ke masyarakat," ujar Ketua Bidang Antar Hubungan INKOPPAS Andrian Lame Muhar, SE. Msi di Portabel Rawamangun , Jakarta Timur, (26/04/2022).

        Andrian menyebut, masalah minyak goreng subsidi terkait masalah pendistribusian yang sangat masif. Dia berharap, INKOPPAS yang ditunjuk untuk pendistribusian, dapat menjalankan dengan baik. Karena pihaknya juga bekerjasama dengan Polri dan stakeholder lainnya.

        "Mudah-mudahan apa yang kita kerjasamakan dengan baik anatara Polri, Inkoppas, APPSI dan kemenperin bisa berjalan dengan baik, karena namanya subsidi kan ada rembes ke Pemerintah yang seharusnya harga tinggi dirembes oleh Pemerintah seperti itu," ucap Andrian.

        Adapun yang menjadi kendala utama dalam pendistribusikan minyak goreng subsidi ini ada aturan-aturan yang berlaku. Misalnya harus mendaftarkan Kemenperin untuk mendaftarkan D1 dan D2.

        "Setelah itu kita mendapatakan barcode, dimana setelah memakai barcode di tandain minyak goreng subsidi ini kemana di pasarkannya, kemudian market apa yang didapat," ungkap Andrian.

        Karena Pemerintah harus tahu minyak goreng ini kemana minyak goreng tersalurkan. Menurutnya masalah minyak goreng juga sangat unik, pertama sekarang itu sudah menjadi harga patokan khusus di angka Rp18.000/liter sampai di angka Rp26.000.

        "Kemarin juga kan kata Pak Presiden Jokowi sudah bilang di stop untuk ekspor CPO. Meskipun telah distop ekspor minyak goreng, tapi kenyataannya harga masih tinggi," ungkap Andrian.

        Dari data yang ada hasil produksi, produsen seluruh Indonesia 24 juta ton. Hasil produksinya, hanya sekitar 7 juta ton dikonsumsi oleh masyarakat. Karena itu seharusnya masih banyak yang bisa di ekspor.

        Karena itu dia mengaku tidak paham mengapa hal itu masih bisa terjadi. Apakah semuanya itu di ekspor karena harga ekspor semakin menarik. Ditambah biaya produksi minyak goreng yang sangat tinggi.

        "Jadi menurut saya mungkin maksudnya Pemerintah itukan memberikan peringatan keras kalau kalian itu masih mau ekspor tolong bagaimana ceritanya bantu harga minyak goreng ini bisa turun itu secara psikologisnya, tapi sampai saat ini masih ekspor-ekspor saja masih jalan saja," ungkap Andrian.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: