Ini Beberapa Pesan Jokowi dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi Global, Simak!

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global serta menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah harus fokus dalam meningkatkan Tingkatkakn Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam hal ini belanja barang, belanja jasa dan belanja modal pemerintah harus diperhitungkan untuk produk dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Perintah Jajarannya Kurangi Pembelian Produk Impor

Jokowi berpesan agar pemerintah meningkatkan kembali belanja barang dan jasa yang jumlah saat ini melampaui.

"Sudah dua kali saya sampaikan bekerja fokus untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Artinya belanja barang dan jasa, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri. Saya ingatkan lagi potensi barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun artinya total sudah Rp1.062 triliun plus BUMN Rp420 triliun, ini angka yang besar sekali," kata Presiden dalam live streaming: Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Istana Negara, 28 April 2022 Youtube Sekretariat Presiden.

Kedua, melakukan percepatan dalam proses hilirisasi industri di dalam negeri. Dalam hal ini mendorong daerah- daerah yang memiliki potensi pertambangan agar segera membangun smelter.

"Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing. Agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sekali lagi jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, Stop.

Baca Juga: Hadapi Masalah Ekonomi dan Politik Global, Jokowi: Pemerintah Harus Memiliki Sense of Crisis!

Ketiga, meningkatkan produktifitas dan kemandirian di sektor energi. Pasalnya, ke depan akan terjadi dua permasalahan dunia yaitu pangan dan energi. Hal ini mengakibatkan sitausi yang kritis, namun diyakini Indonesia memiliki kekuatan dalam mengahadapi masalah ini.

"Tingkatkan produktivitas dan kemandiran di sektor energi, ke depan problem dunia ada dua pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dunia hal ini dan kita memiliki kekuatan di sini oleh sebab itu tingkatkan produktivitas di sektor pangan dan energi, lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," ujar Presiden.

Keempat, peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja perlu ditingkatkan. Jokowi meminta pemerintah untuk tanggap melayani terkait investasi. Pasalnya ke depan Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada APBN dan APBD.

Baca Juga: Nasib Perusahaan yang Sahamnya Diborong Kaesang Anak Jokowi: Keuntungan Anjlok pada 2021

"Tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini rebutan antarnegara, kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah segera sederhanakan dan percepat. Layani segala yang berkaitan dengan investasi karena kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD. Hati-hati mengenai hal ini oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," tambahnya.

Kelima, tahun depan akan dilakukan ketentuan regulasi defisit di bawah 3% tekait Produk Domestik Bruto (PDB). "Tahun depan kita akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi, defisit di bawah 3% PDB karena itu perencanaan harus betul detail, harus betul-betul tepat, lakukan angka penajaman belanja sehingga kualitas semakin baik, optimalkan penerimaan perpajakan," kata Jokowi.

Baca Juga: Indonesia Bebas Stunting, 10 Desa di Sumut Tetapkan Diri Jadi Desa Ramah Perempuan & Peduli Anak

Keenam, peningkatan sumber daya manusia (SDM) seperti bertransformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang kesehatan dan juga upskilling, reskilling agar tenaga kerja semakin produktif. Selain itu, percepatan penurunan kemiskinan ektrim serta penurunan angka stunting juga harus dilakukan.

Ketujuh, negara harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapanya akan dimulai pada Juni 2022.

Baca Juga: Rocky Sebut Jokowi Cari Perlindungan di Anies, Ngabalin: Kicauan Memalukan Professor Abal-abal

"Saya minta semua kementrian dan lembaga, dan pemerintah daerah(pemda) provinsi kabupaten dan kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran baik APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses dan lancar," tegas Presiden.