Transformasi Layani BP2MI Mulai Dirasakan, 'Terima Kasih Jokowi' Menggema di Berbagai Daerah

Menjelang dua tahun berjalan kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) banyak transformasi dilakukan.

“Kami berupaya melakukan berbagai terobosan-terobosan untuk lebih mendekatkan layanan kepada PMI, baik dalam kebijakan yang progresif revolusioner maupun dengan tindakan yang memberikan perlakuan hormat pada PMI," ungkap Benny dalam rilis nya kepada media, Senin (6/6/2022).

Baca Juga: Aspataki Apresiasi Aksi BP2MI dan Polda Riau Berikan Perlindungan pada PMI Korban TPPO

"Untuk memotong birokrasi saya melayani langsung aduan melalui video call," ungkapnya. 

“BP2MI juga mengedepankan transparansi dan keterbukaan kerja di setiap jajaran dengan menyiarkan secara langsung berbagai rapat-rapat BP2MI," ujar Benny.

“Sebagai komitmen keberpihakan dan perhatian setiap terhadap nasib para pejuang devisa, dalam setiap kesempatan kegiatan Prelimenary Education (Prelim), sebagai satu tahapan proses penempatan G to G ke Korea Selatan, dan juga pelepasan PMI ke negara tersebut, tidak pernah sekalipun kami selaku Kepala BP2MI absen, selalu kami hadiri langsung,"ungkap Benny. 

“Dalam setiap acara preliminary dan pelepasan tersebut selalu saya sampaikan kepada para Calon PMI arahan, perintah langsung Presiden Jokowi kepada kami agar selalu melindungi para PMI dari ujung kepala sampai ujung kaki, itulah mengapa ucapan ... terima kasih Presiden Jokowi , selalu menggema di acara acara tersebut ujar Benny. Ia pun menggunakan acara tersebut untuk meluruskan informasi yang benar kepada para PMI, kegiatan Preliminary juga menjadi ajang untuk memberikan edukasi kepada para PMI. 

“Berbagai  inovasi dan transformasi tata kelola penempatan dan pelindungan terus-menerus digulirkan, dengan memotong rantai birokrasi yang berbelit, bahkan pengganti pejabat yang dianggap tidak mampu bekerja dengan baik," ungkap Benny.

Transformasi ini tak urung sudah semakin sangat dirasakan, khususnya bagi para PMI. 

“Kami pun telah menabuh genderang perang kepada para sindikat mulai dilakukan Benny sejak awal mula kepemimpinan kami," ujar Benny. 

“Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal kami perangi  dengan membentuk Satgas Sikat Sindikat," tegas Benny. 

Demikian pula kejahatan lain yang menghantui PMI melalui praktik ijon rente, kami berangus  berangus dengan menggandeng BUMN untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang ringan ( Kredit Usaha Rakyat) bagi para CPMI.

Selain itu, Benny juga mendorong perubahan skema KUR PMI yang memotong sistem linkage dan diberikan secara bertahap sesuai dengan tahapan, dan upaya tersebut direspon positif oleh Kemenko Perekonomian yang kemudian terbit Permenko No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Benny menilai Permenko Perekonomian ini bentuk kebijakan yang memihak, yang progresif dan revolusioner serta bukti negara hadir dan tidak akan pernah kalah dengan para mafia ijon rente.   

Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), Saiful Masud pun merespon positif kebijakan pemberian KUR bagi Calon PMI ini. 

“Kami apresiasi bahwa KUR PMI ini dapat memfasilitasi para adik-adik (calon pekerja migran) yang ketika melaksanakan pelatihan memang tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah karena sesuatu hal," kata Saiful Masud pada Jumat (18/3/2022). 

Pada kesempatan itu, Saiful menegaskan bahwa maksud dari kebijakan KUR tersebut sangat baik bagi PMI untuk menghindari peminjaman terhadap rentenir yang menetapkan bunga tinggi dan merugikan pekerja yang akan bekerja keluar negeri

“Perintah Presiden Jokowi agar PMI mendapat perlakuan khusus penuh kehormatan sejak persiapan, keberangkatan sampai kepulangan kami tindak lanjuti dengan  pemberian fasiltas istimewa bagi CPMI, seperti lounge PMI, fast track jalur imigrasi dan helpdesk layanan informasi," ujar Benny. 

Merespon melandainya pandemi Covid-19, BP2MI melakukan gerak cepat dengan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun penempatan. 

“Kami lakukan sosialisasi yang masif ke daerah-daerah dan direspon dengan sangat cepat oleh Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ungkap Benny.

Bukti respon tersebut ditunjukkan dengan ditandanganinya 90 MoU Pemprov/Kab, lahirnya Perda-Perda Perlindungan PMI, serta politik anggaran yang menjadi inisiatif Pemda. 

“Hal itu semakin menguatkan bahwa tanggung jawab pelindungan bukan hanya menjadi tanggung jawab  pemerintah  pusat saja, namun sekarang telah memunculkan kesadaran  ideologis bukan hanya politis terkait tanggungjawab tersebut," ujar Benny.

Sinergi BP2MI dengan Pemda ini mendapat apresiasi dari DPR RI.

“MoU antara BP2MI dengan Pemda merupakan terobosan positif dan pantas kita dukung sebab saudara- saudara kita yang ingin bekerja ke luar negeri di tengah kondisi di dalam negeri belum pulih menjadi sebuah peluang," kata Anggota Komisi IX DPR RI Ramhad Handoyo di Jakarta, pada Kamis (31/3/2022)

“BP2MI juga menilai dampak  dari sosialisasi yang masif  juga memunculkan respon kesadaran masyarakat untuk memilih berangkat secara resmi, dan menjadikan negara-negara yang memiliki regulasi pelindungan yang kuat dan gaji yang tinggi sebagai orientasi negara tujuan penempatan," ujar Benny.

Meskipun Benny juga mengakui sindikat penempatan ilegal juga tidak henti-henti dan dengan menggandeng institusi penegak hukum, seperti TNI/Polri, Kejaksaan, PPATK menjadi cara BP2MI untuk meredam para sindikat.

Benny juga menegaskan bahwa melandainya Covid-19 telah membangkitkan lagi penempatan PMI. 

“Sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja kepada publik , kami laporkan,  terdapat sebanyak 57.860 PMI telah diberangkatkan sejak 1 Januari sd. 5 Juni 2022 ke 64 negara yang sudah membuka masuknya tenaga kerja asing. Angka tersebut membuktikan sepanjang PMI berangkat secara resmi, semua prosedur dipenuhi, dan semua tahapan dilalui serta dokumen persyaratan dilengkapi, maka berbagai masalah PMI ke negara penempatan lebih mudah tertangani bahkan dapat dikatakan tidak prnah mangalami persoalan sedikitpun," pungkas Benny.