Kemendikbudristek Dorong Revitalisasi Bahasa Daerah di Jawa Barat

Mendorong pelestarian bahasa daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat melakukan revitalisasi bahasa daerah. Pentingnya kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17 ini dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan untuk melestarikan bahasa daerah, khususnya bagi para penutur muda agar menjadi penutur aktif, serta penerapan bahasa daerah dalam muatan lokal (mulok).

Dalam mengimplementasikan revitalisasi bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat mengundang dinas pendidikan kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Barat, para pakar atau maestro, dan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa Sunda SMP dalam acara Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah.

Baca Juga: Turunkan Stunting, Kemendikbudristek Gandeng Swasta Edukasi Program Pendidikan Kesehatan Anak

Harapannya, antar pemangku kepentingan bisa saling bertukar informasi, strategi, dan inspirasi dalam menarik minat kaum muda untuk mempelajari bahasa daerah.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) E. Aminudin Aziz mengungkapkan kepunahan bahasa terjadi karena para penuturnya tidak lagi menggunakan atau mewariskan bahasa tersebut kepada generasi berikutnya.

"Upaya penguatan terhadap bahasa daerah sangat penting bagi generasi muda. Mengutip pernyataan Mendikbudristek bahwa bahasa daerah harus masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok dan ini harus jelas [tertulis di dalam kurikulum] di setiap daerah," tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Kemendikbudristek Raih Penghargaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022

Menyambut kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17 tentang Revitalisasi Bahasa Daerah tersebut, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Syarifuddin menyampaikan bahwa Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat mendukung agar mulok bahasa daerah dapat diterapkan secara menyeluruh di Jawa Barat.

"Dukungan kami adalah memfasilitasi pelatihan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan menyiapkan buku bahan ajar untuk penguatan materi dalam pelajaran mulok," ujarnya.

Saat ini, baru sebagian dinas pendidikan kabupaten dan kota di Jawa Barat yang memiliki regulasi yang mengatur kurikulum tentang mulok di wilayahnya.

"Untuk peraturan daerah (provinsi) sudah ada, rekan-rekan guru dan MGMP yang saya lihat terus berkoordinasi agar implementasi kurikulum mulok di satuan pendidikan dapat diterapkan," ujarnya.

Baca Juga: Kemendikbudristek Terus Galakkan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik

Sementara itu, terkait acara Koordinasi Pelaksaan Revitalisasi Bahasa Daerah, Syarifuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kali kedua yang dilakukan Balai Bahasa Jawa Barat untuk merevitalisasi bahasa daerah.

Pelibatan dinas pendidikan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat, para pakar atau maestro, dan Ketua MGMP Bahasa Sunda SMP dinilai berdampak signifikan terhadap kaum muda sebagai sasarannya peserta didik dapat fasih menggunakan bahasa daerah.

"Kami lakukan koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan karena sasaran program ini adalah tunas bahasa Ibu dan mereka berada di bawah naungan sekolah yang kewenangannya ada di dinas pendidikan setempat. Jadi, kami kuatkan dulu konsolidasi di tingkat ini bersama guru MGMP," terangnya.

Baca Juga: Koordinasi Antarinstansi dalam Merevitalisasi Bahasa Daerah di Nusa Tenggara Barat

Peran Dinas Pendidikan MGMP Dalam Revitaliasi Bahasa Daerah

Dalam hal ini, dijelaskan peran dinas pendidikan dan MGMP dalam penguatan implementasi revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Pertama, melestarikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran yang sarat dengan kearifan lokal. Kedua, mencari alternatif dan solusi agar bahasa daerah disenangi oleh penutur muda yang ada di satuan Pendidikan.

Ketiga, melaksanakan kegiatan Pasanggiri atau Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda (kab/kota) rutin tahunan dan berjenjang. Keempat, mengikuti kegiatan FTBI untuk tingkat provinsi.

Peserta dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Siti Aisyah menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menyusun regulasi untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah khususnya di Kota Bekasi.

"Kendala yang kami rasakan di Bekasi adalah penduduknya yang berjumlah besar dan heterogen. Sementara itu, jumlah guru bahasa daerah di SD minim," ungkapnya.

Baca Juga: Kemendikbudristek Terus Galakkan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik

Melalui acara Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah ini, Siti Aisyah berharap seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi menjadikan siswa, guru, dan tenaga kependidikan semakin membumikan bahasa daerah, khususnya Bahasa Sunda.

"Saya mengapresiasi acara ini, mudah-mudahan ke depannya makin banyak kegiatan semacam ini dalam upaya membumikan bahasa Ibu [bahasa daerah]," pungkas dia.

Revitalisasi Bahasa daerah bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah. Menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya. Serta, menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah.

Baca Juga: Sinergi Pemerintah dan Pakar dalam Mengimplementasikan Model Pelindungan Bahasa Daerah

Dalam upaya merevitalisasi bahasa daerah tersebut, Kemendikbudristek melakukan beberapa strategi, seperti melibatkan setiap elemen pemangku kepentingan, melaksanakan revitalisasi bahasa daerah yang terintergrasi dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan mengoptimalkan pemanfaatan media digital.

Serta, memberi fleksibilitas bagi tiap daerah untuk mengimplementasikan program revitalisasi bahasa daerah sesuai karakteristik wilayahnya.