Demokrat Pertanyakan Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung: Harus Dievaluasi!

Pemerintah diminta mengevaluasi ulang keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Hal ini terkait kondisi keuangan Indonesia yang dinilai sedang tidak begitu baik.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyebut, proyek ini sedari awal memang telah kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi pembebasan lahan, pembiayaan yang katanya tidak melalui APBN kemudian berubah menjadi di-support oleh APBN, dan sekarang masalah adanya pembengkakan biaya pihak China meminta agar Pemerintah RI menanggung biaya tersebut.

Baca Juga: PDIP Masih Mau "Nyeruduk" Buat Hattrick di Pemilu 2024, Orang Demokrat Kasih Pesan Serius: Penguasa Belum Tentu Jadi Pemenang!

"Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada rakyat tentang nasib dan keberlanjutan proyek KCJB ini. Jika menilik dari sisi daya ungkit infrastruktur untuk perekonomian, saya kira semua akan setuju. Namun, ini kembali lagi pada soal prioritas pembangunan dan kondisi negara saat ini dan meminggirkan aspek pembangunan lain, terutama soal kebutuhan pokok rakyat, narasi itu patut dipertanyakan," ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/8/2022).

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengingatkan bahwa di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah harus mampu mengalokasikan semua sumber daya seadil dan seefisien mungkin.

Jangan sampai terjebak pada proyek mercusuar, tetapi rakyat kesulitan. Tujuan minimal pembangunan adalah ketercukupan kebutuhan mendasar rakyat. Karena itu, jika rakyat saja masih banyak yang miskin dan menganggur, ada baiknya pemerintah melakukan napak tilas arah pembangunan.

"Jika negara mesti menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB ini, mesti ada yang keliru dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kapasitas fiskal kita sudah sangat terbatas, utang juga makin menggunung. Jika dibebani lagi dengan beban biaya proyek yang semestinya tidak perlu terjadi, tentu ini akan sangat memberatkan keuangan negara. Sudah saatnya perencanaan dan pelaksanaan proyek KCJB ini dievaluasi," tutur Syarief.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UKM ini, evaluasi kelayakan proyek adalah hal yang lumrah, apalagi jika pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai, atau meleset jauh dari yang direncanakan.

Bagi Indonesia yang daya dukung APBN-nya terbatas, faktor penganggaran ini menjadi sangatlah krusial. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan proyek-proyek pembangunan berjalan dengan terencana, terarah, dan presisi.

Baca Juga: APBN Surplus Tanda Kegiatan Ekonomi Indonesia Semakin Jauhi Resesi

"Inisiatif pembangunan infrastruktur adalah hal yang baik, tetapi juga harus ditopang dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Perencanaan ini harus berpijak pada skala prioritas dan efisiensi pembiayaan," katanya.

"Hal yang sama juga untuk pelaksanaannya mesti selaras dengan apa yang telah direncanakan. Jika perencanaan dan pelaksanaan bersilang arah dan tidak terencana dengan teliti dan baik, tinggal tunggu waktu saja pembangunan itu menjadi kontraproduktif. Inilah esensi dasar pembangunan yang mesti kita hayati bersama," tutup Syarief.