Menko Luhut Ajak Semua Pihak Kompak Hadapi Tantangan Inflasi

Dalam ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah. Meski saat ini berada pada posisi yang relatif baik, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan inflasi yang tercatat telah mencapai 4,94% year-on-year (yoy) per Juli 2022. Tingginya angka inflasi tersebut disumbang dari inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% yoy.

Menghadapi tantangan tersebut, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menekankan penanganan harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagaimana penanganan pandemi Covid-19 dengan tujuan utama meringankan beban ekonomi masyarakat. Pertemuan secara rutin harus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi tekanan inflasi pangan maupun energi.

Baca Juga: Luhut Pastikan Keandalan Pasokan Listrik untuk Sukseskan KTT G20

"Kita semua harus kompak, bersatu-padu untuk menghadapi masalah ini. Saya minta seluruh jajaran mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek untuk bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan BI melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022," kata Menko Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8/2022).

Menurutnya, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food mencatatkan inflasi signifikan mencapai 11,47% yoy yang didorong oleh kenaikan harga aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, dan daging ayam ras. Menko Luhut pun menekankan kota/kabupaten dengan historis kenaikan inflasi volatile food pada akhir tahun perlu melakukan langkah antisipasi.
 
Dari 20 kota/kabupaten dengan inflasi year-to-date (ytd) tertinggi, 11 kota/kabupaten berlokasi di Sumatera. Sebanyak 70 dari 90 kab/kota yang disurvei oleh BPS mengalami tingkat inflasi ytd di atas nasional, yakni 3,85%. Komoditas volatile food dengan sumbangan inflasi terbesar ytd adalah cabai merah dan bawang merah.

Inflasi ytd cabai merah tertinggi juga mayoritas terjadi di Pulau Sumatera, yakni sebanyak 19 kota/kabupaten dari 20 kota/kabupaten. Sementara, inflasi bawang merah tertinggi terjadi di 7 kota/kabupaten di kawasan Sulampua, dan 6 kota/kabupaten di Pulau Sumatera.

Menko Luhut juga memberi arahan untuk dilakukan identifikasi dengan rinci perkiraan ketersediaan suplai sampai akhir tahun dan permintaan pangan di tiap daerah. Berdasarkan tren 10 tahun terakhir, kenaikan harga beberapa komoditas pangan perlu diantisipasi pada 4 bulan terakhir tahun kalender.

"Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan suplai pangan, terutama bahan pangan yang secara historis trennya akan meningkat harus dilakukan sejak saat ini, di antaranya persiapan cold storage, penanaman di luar sentra produksi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan kelancaran distribusi," tegasnya.

Baca Juga: Isu Harga BBM Subsidi Bakal Naik, Bisa Picu Inflasi hingga Sengsarakan Rakyat

Terkait dengan kemungkinan kenaikan harga BBM, Pemerintah telah mempersiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan termasuk 2nd round effect pada biaya transportasi dan logistik pengangkutan barang. Berdasarkan pengalaman kenaikan BBM sebelumnya, kenaikan harga juga akan terjadi pada komponen harga bergejolak maupun inti melalui jalur kenaikan biaya input.

Karena itu, pemerintah pun telah menyiapkan bantuan untuk antisipasi kenaikan harga BBM. Beberapa bantuan yang disiapkan tersebut antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang menyasar 20,65 juta KPM, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, dan juga earmark 2% dari Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun melalui program perlinsos dan Penciptaan Lapangan Kerja.

"Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM. Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran," pungkas Menko Luhut.