Oknum TNI Mutilasi Warga di Mimika, DPR Tuntut Penjelasan Andika Perkasa dan Prabowo
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengutuk prajurit TNI yang terlibat dalam kasus mutilasi empat warga di Papua beberapa waktu lalu. Dia menilai bahwa kejadian tersebut merupakan kasus serius yang mesti segera diselesaikan.
Dalam pengusutan kasus mutilasi itu, Effendi meminta Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman turun tangan untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak buahnya.
"Kita sangat mengutuk itu perbuatan dari para prajurit dan perwira, ini kan kita harus tahu kita minta Panglima TNI Jenderal Andika dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung untuk memberikan penjelasan pertanggungjawabannya," kata Effendi saat ditemui wartawan, Kamis (1/9/2022).
Effendi menduga adanya konspirasi dalam kejadian tersebut, sebab dia berasumsi adanya kegiatan transaksi senjata sampai narkoba. Effendi juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil para petinggi TNI untuk dimintai penjelasan terkait kasus mutilasi tersebut.
"Harus detail ini, nanti kita akan undang (Andika Perkasa dan Dudung Abdurrachman) ke DPR untuk memberikan penjelasan. Dan saya kira ini ada konspirasi, dugaan saya. Karena ini ada juga nilai transaksi, nilai-nilai, dugaan-dugaan, ya, kegiatan lainnya; ada suplai transaksi senjata, ada kemungkinan juga urusan ekonomi, narkoba," katanya.
Dalam pengusutan kasus tersebut, Effendi juga mengusulkan dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dia menilai serius kasus mutilasi yang dilakukan oknum TNI.
"Perlu dilakukan investigasi kita harus melihat ini sangat-sangat serius karena bukan hanya pembunuhan semata masalah mutilasi, yang sudah sangat mengerikan dan itu dilakukan di Papua diduga, sensitif kembali," katanya.
Baca Juga: Ungkit Kasus Brigadir J, Jokowi Harus Turun Tangan Soal Enam Oknum TNI Mutilasi Warga Papua
Selain itu, Effendi juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan memanggil Menteri Pertanahan Prabowo Subianto dalam beberapa minggu ke depan. Hal ini karena sosok Menhan, dalam hal ini, memiliki tugas membina TNI.
"Ini kerjaan mereka apa? Kita lihat ini, sejak Panglima TNI, Pak Andika menyarankan programnya Operasi Teritorial dan Binter, Pembinaan Teritorial dan dia lebih melekatkan kesatuannya di Korem Kodim, kita mau lihat sejauh mana. Kok tidak efektif, tapi justru hal-hal seperti ini terus terjadi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Ayu Almas