2 Perwira Polisi Susul Ferdy Sambo Dipecat Tidak Hormat, Sanksi Berat Atas Perbuatan Tercela Obstruction of Justice

Kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo membawa efek melebar terutama bagi institusi kepolisian. Terbaru, Polri menetapkan tujuh perwira menjadi tersangka atas dugaan menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice.

Pada Jumat (2/9/2022) malam, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) resmi memecat dua dari tujuh perwira tersebut, yaitu Komisaris Polisi (Kompol) Baiquni Wibowo (BW) dan Kompol Chuck Putranto (CP) dari kenggotaan Korps Bhayangkara.  

Baca Juga: Ada Perwira Polisi, Pejabat Pajak, dan Profesor Terjaring Saat Penggerebekan Rumah Judi

"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH (pecat) dari anggota kepolisian," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, saat konfrensi pers pemecatan Kompol BW, pada Jumat (2/9/2022) malam di Gedung TNCC Polri, di Jakarta.

Putusan serupa, PTDH dari anggota Polri, juga ketok palu dalam sidang KKEP, untuk Kompol CP, Jumat (2/9/2022) dini hari. Irjen Dedi menerangkan, kedua perwira menengah itu, sama-sama disanksi atas pelanggaran berat, terkait perbuatan tercela. Keduanya tersangkut tindak pidana obstruction of justice, atau menghalangi pengungkapan, dan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J.

Namun yang membedakan amar putusan KKEP terhadap Kompol BW, dan Kompol CP, adalah mengenai sanksi administratif, berupa penahanan di dalam penempatan khusus (patsus) yang sudah dijalankan oleh keduanya.

Baca Juga: Temukan Bukti Baru Pertemuan Ferdy Sambo dengan Para Ajudan, Komnas HAM: Perjumpaan yang Menentukan Sekali Peristiwa Duren Tiga

KKEP, menghukum Kompol CP dengan patsus di sel Provos Polri selama 24 hari, terhitung 5 sampai 29 Agustus 2022. Sedangkan Kompol BW, dipatsuskan selama 23 hari.

Irjen Dedi menerangkan, atas putusan sidang KKEP itu, baik Kompol CP, dan Kompol BW, sama-sama mengajukan banding. "Yang itu (banding) adalah hak dari yang bersangkutan pelaku pelanggaran," ujar Dedi.

Proses banding tersebut, menurut aturan internal Polri, diajukan dalam bentuk tertulis selama 3 hari setelah putusan. Dan dalam waktu kerja 21 hari, KKEP banding, akan memutuskan final terkait pemecatan tersebut, dikoreksi atau tidak. Namun kata Irjen Dedi, putusan banding adalah upaya hukum final terhadap putusan PTDH.

Baca Juga: Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak Sebut akan Bebaskan Ferdy Sambo dari Hukuman Mati Ternyata Ini Alasannya

Kompol CP, sebelum pemecatan ini, mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri. Kompol BW, sebelum pemecatan, merupakan mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri. Keduanya, menjadi tersangka obstruction of justice, terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus penghalang-halangan penyidikan itu, Polri menetapkan tujuh anggotanya sebagai tersangka.

Lima tersangka lainnya, adalah mantan Kadiv Propam Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo (FS); Brigjen Hendra Kurniawan (HK) selaku mantan Karo Paminal Propam; Kombes Agus Nurpatria (AN) selaku mantan Kaden A Ropaminal Divpropam Polri; AKBP Arif Rahman Arifin (ARA) selaku mantan Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri; dan, AKP Irfan Widyanto (IW) selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

Tujuh perwira tinggi, dan menengah itu, dijerat dengan sangkaan pidana Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan Pasal 233 KUH Pidana, juncto Pasal 55, dan Pasal 56 KUH Pidana.

Khusus terhadap Irjen Sambo, selain menjadi tersangka obstruction of justice, juga ditetapkan tersangka dalam pidana pokok kasus tersebut. Ia terlibat pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir J.

Baca Juga: Cita-Cita Brigadir J selepas Diwisuda Tinggal Cerita: Jadi Perwira dan Menikah

Irjen Sambo dijerat dengan sangkaan Pasal 340 subsider Pasal 338 KUH Pidana, juncto Pasal 55, dan Pasal 56 KUH Pidana. Terkait statusnya sebagai tersangka pembunuhan berencana, sidang KKEP, pada Jumat (26/8/2022) juga sudah memutuskan pemecatan.