Kemenko PMK Dorong Pemenuhan Gizi Anak di Gorontalo Guna Percepat Penurunan Stunting

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menjelaskan bahwa pemerintah fokus untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

Agus memaparkan saat ini Indonesia masih memiliki prevalensi stunting sebesar 24,4 persen (SSGI, 2021). Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menargetkan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Baca Juga: Komitmen Pemerintah Percepat Penurunan Angka Stunting, Ini Langkah Kemenko PMK

Ia menambahkan pemerintah terus melakukan upaya untuk menangani stunting dengan berbagai intervensi. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya pada bayi dan balita, tetapi juga dilakukan sejak dini sebelum pernikahan, sebelum kehamilan, dan juga pada remaja perempuan.

Hal itu disampaikan Agus dalam sambutan "Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Gorontalo" dan pengukuhan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Gorontalo periode 2022-2024, yang turut dihadiri oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, dan jajaran OPD, di Kantor Pemkab Gorontalo, pada Rabu (14/9/2022).

Baca Juga: Deteksi Penderita TBC Berkontribusi pada Upaya Pencegahan Stunting

Agus menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo masih memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi, yaitu sebesar 29 persen (SSGI 2021). Padahal, dalam hal kekayaan sumber daya alam, menurut dia, Provinsi Gorontalo sangat mumpuni. Terutama adalah kekayaan laut yang sangat melimpah. 

"Pemenuhan protein harus dilakukan. Tidak cukup dengan pemenuhan protein nabati seperti tahu tempe, tetapi juga protein hewani dari ikan dan daging. Di Gorontalo bisa dibuat gerakan makan ikan untuk meningkatkan gizi sejak masa remaja, masa hamil, dan sesudah melahirkan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Rabu (15/9/2022).

Deputi Agus mendorong agar pemenuhan gizi pada bayi, balita, dan para ibu dan calon ibu harus diperhatikan dengan baik. Menurutnya, peran pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah di tiap kabupaten kota, sampai tingkat kepala desa, harus bisa menjadi pengawas dalam mengatasi risiko stunting bersama dengan kader PKK dan penggerak KB.

"Termasuk juga dalam hal penganggaran bisa dimaksimalkan dari anggaran daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fokus mengatasi stunting. Komitmen pimpinan diperlukan untuk mengentaskan masalah stunting," ujarnya.

Baca Juga: Komitmen Pemerintah Percepat Penurunan Angka Stunting, Ini Langkah Kemenko PMK

Agus juga mengatakan, peranan dari Forum Kabupaten Kota Sehat di Kabupaten Gorontalo bisa menjadi solusi dalam hal penanganan stunting khsusnya di Gorontalo.

"Forum Kabupaten Kota Sehat ini juga bisa sangat klop untuk membantu penyelesaian masalah stunting di Gorontalo ini," pungkasnya.