Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bahlil: Investasi Berkelanjutan Perlu untuk Mendorong Pembangunan yang Inklusif

        Bahlil: Investasi Berkelanjutan Perlu untuk Mendorong Pembangunan yang Inklusif Kredit Foto: Martyasari Rizky
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Investasi berkelanjutan diperlukan dalam rangka mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata. Hal tersebut tegas disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam pembukaan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (22/9/2022).

        Bahlil selaku co-chairman dari TIIMM G20 ini mengungkapkan adanya berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu harus adanya kontribusi investasi terhadap hilirisasi. Melalui hilirisasi, maka negara-negara berkembang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara maju.

        Baca Juga: Anggaran BKPM Tahun 2023 Dipangkas Jadi Rp1,09 Triliun, Bahlil Keberatan!

        "Penting saya tegaskan bahwa negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak seperti yang telah dilakukan dahulu oleh negara-negara maju," ujar Bahlil, mengutip dari siaran resmi Kementerian Investasi/BKPM.

        Bahlil menambahkan, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kolaborasi antara investor besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal perlu didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi yang inklusif.

        Baca Juga: Jangan Jadi PNS, Gajinya Kecil! Anak Buah Bahlil: Mending Jadi Pengusaha Aja

        Bahlil menegaskan bahwa investasi membutuhkan keadilan. Menurut Bahlil, saat ini masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dengan negara maju di bidang energi hijau, termasuk di dalamnya harga kredit karbon.

        "Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya 1 per 5 saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, ke depan perlu adanya kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang antara negara maju dan berkembang," ucap Bahlil.

        Selanjutnya, Bahlil menerangkan pentingnya dukungan negara G20 untuk mengadopsi kompendium sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan impelementasi strategi dalam menarik investasi yang berkelanjutan.

        Baca Juga: Luno Tambah Pilihan Investasi Aset Kripto, Luncurkan Cardano dan Solana

        Memanfaatkan momentum Presidensi G20, Bahlil juga mengajak negara-negara G20 untuk bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, terutama mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

        "Singkatnya, G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari; khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok-kelompok miskin dan rentan," ujar Bahlil.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Martyasari Rizky
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: