Dana Otsus Rp1000 Triliun Sudah Diberikan dari Tahun 2001, Eko Kuntadhi: Papua Tetap Gini-gini Aja!
Usai kasus korupsi yang dilakukan Gubernur Papua, Lukas Enembe viral. Eko Kuntadhi menyinggung perihal dana Otonomi Khusus (Otsus) yang telah disalurkan pemerintah pusah sebanyak 1.000 triliun rupiah lebih ke Papua.
Eko melalui melalui video Youtube 2045 TV, Selasa (27/09/22) menyatakan bahwa Kata Mahfud MD pernah bilang, sejak 2001 atau sejak undang-undang otonomi khusus itu diberlakukan sudah sekitar 1000,7 Triliun Rupiah sudah digelontorkan untuk pembangunan Papua.
“Sayangnya 20 tahun berlalu, pembangunan di Papua itu ya begitu-begitu aja, ada banyak kabupaten kota yang tidak tersentuh,” kata Eko.
Baca Juga: Isu Rasialisme Jadi Alasan Lukas Enembe Susah Diciduk KPK
“Padahal 20 tahun loh sudah berlaku undang-undang otonomi khusus masalahnya, menurut gua karena memang elit-elit yang ada di Papua ini serakah-serakah mereka lebih suka
menikmati dana otonomi khusus itu untuk dirinya dan kalangan elit lainnya saja,” tambahnya.
Ia juga menambahkan, masyarakat Papua yang sangat ketat dengan kondisi kesukuan sangat patuh dengan kepala suku misalnya, akhirnya tidak kebagian tetesan ini. Kemiskinan mereka tetap terjaga sementara elitnya saja yang menikmati suasana limpahan dana yang luar biasa besar itu.
“Nah Lukas Enembe itu salah satu elit yang bertanggung jawab terhadap dana-dana yang tergelontor di Papua,” terangnya.
Selain Lukas Enembe, Eko juga mencolek isu Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang juga menjadi tersangka kasus korupsi.
“Sebelumnya ada Bupati Mamberamo Tengah yang juga menjadi tersangka kasus korupsi tapi katanya sekarang kabur ke Papua Nugini,” kata dia.
Menurut Eko, masyarakat Papua selalu berasumsi bahwa ketika ingin ditegakkan hukum oleh Jakarta, ditegakkan hukum oleh pemerintah pusat, mereka selalu membawa sentimen elit sehingga kemudian seolah-olah mereka dilindungi dengan segala macam kebobrokannya.
Baca Juga: Lukas Enembe Masih Belum Penuhi Panggilan KPK, Jokowi Sampai Turun Tangan Dibuatnya!
“Itu yang kasihan siapa? yang kasihannya masyarakat Papua. Duit sudah digelontorkan banyak-banyak, bangunan tidak jalan, ketika mereka merasa bahwa mereka miskin karena sumber dayanya dikeruk oleh Jakarta,” katanya.
Persepsi itu seolah-olah dipertahankan agar apa agar kemarahan rakyat bisa dijentik untuk melindungi perilaku elit-elitnya. Ini sangat mungkin terjadi apalagi akses informasi masyarakat Papua menurut Eko, dibatasi oleh elit-elitnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Tag Terkait: