Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Belakangan, isu Presiden Jokowi akan turun kelas menjadi cawapres mulai kencang disuarakan. Jokowi digadang-gadang agar berpasangan dengan Prabowo Subianto, eks rivalnya di Pilpres 2019 dan juga anak buahnya di kabinet.
PDIP sebagai partai yang mengorbitkan Jokowi mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden 2 periode, tentu saja sewot dengan isu tersebut.
Bagi PDIP, dengan mendorong-dorong Presiden Jokowi sebagai cawapres, itu sama saja merendahkan dan menginjak-injak harga diri Presiden Jokowi.
Baca Juga: Serang Presiden Jokowi Tanpa Data Akurat, Pengamat Ingatkan Langkah AHY
Ketidakrelaan itu diungkapkan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Dia menegaskan, Jokowi bukan tipikal orang yang gila kekuasaan. Jokowi tidak serendah seperti yang dituduhkan para lawan-lawan politiknya.
“Beliau punya martabat. Beliau punya legacy dan beliau itu bukan orang yang gila kekuasaan," kata Said, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
"Itu tidak mungkin terjadi,” tegasnya, saat mengkonfirmasi wacana mencawapreskan Jokowi.
Ketua Banggar DPR itu juga tidak sepakat, bila isu yang berkembang liar di masyarakat harus Jokowi juga yang mengklarifikasinya. Karena sejak awal, memang tidak mungkin presiden 2 periode maju lagi di Pilpres, meskipun hanya sebatas cawapres.
Kata dia, ketimbang menanggapi isu yang tidak masuk akal, lebih baik Jokowi fokus pada usaha-usaha dalam meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat.
Said menjelaskan, Jokowi tidak perlu menanggapi setiap isu yang beredar. Apalagi, kata dia, terhadap hal yang mustahil seperti wacana duet Prabowo-Jokowi.
Baca Juga: AHY Sindir Presiden Jokowi Jelang Pilpres 2024, Pengamat: Salah Strategi Itu!
“Ngapain Presiden capek-capek menanggapi hal seperti itu?" tegasnya.
"Masa beliau sudah sedemikian rupa, beliau ditarik-tarik untuk jadi wakil, ya tidak mungkin, tidak masuk akal,” herannya.
Seperti diketahui, wacana Jokowi maju sebagai cawapres terus dihembuskan. Meskipun sudah berkali-kali dibantah Jokowi, tetapi saja itu muncul lagi-muncul bahkan di akar rumput, muncul kelompok relawan yang menamakan diri sebagai Seknas Prabowo-Jokowi.
Baca Juga: AHY Sindir Presiden Jokowi Jelang Pilpres 2024, Pengamat: Salah Strategi Itu!
Tak cuma mengkampanyekan duet Prabowo-Jokowi, relawan ini juga mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal itu mengatur soal persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Gugatan ini sudah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 92/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022. Berkas gugatan diteken langsung oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 Ghea Giasty Italiane. Berkas mereka diterima MK pada Senin (19/9) pekan lalu.
Tak hanya relawan, Prabowo juga sudah menanggapi isu yang sedang hot itu. Prabowo yang saat ini memang lagi dekat-dekatnya dengan Jokowi dan kerap dipasang-pasangkan, tak menghalangi bila bosnya di kabinet itu berniat akan maju sebagai cawapres.
"Mungkin saja", kata Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty