KSP Fokus Akan Instruksi Jokowi, Bereskan Isu Pengadaan Lahan Cuma Butuh Dua Bulan!

Kerja cepat, responsif dan efektif tim Kantor Staf Presiden (KSP) dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah untuk perluasan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil di Padang, Sumatera Barat, mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.

"Ini merupakan peran nyata dari KSP  sebagai debottleneck persoalan dilapangan dengan merespon cepat setiap persoalan agar segera ada solusinya," tegas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/10/22).

Baca Juga: Sorot Tajam PSSI, Jokowi Keluarkan Instruksi Tegas Terkait Tewasnya Ratusan Supporter Arema

Permasalahan yang tidak menemui titik penyelesaian sejak tahun 2006 ini diselesaikan dengan intervensi KSP hanya dalam kurun waktu dua bulan saja. Moeldoko juga menyampaikan apresiasinya kepada PT. KAI, Kementerian BUMN, dan Kemenhub yang telah memberikan prioritas lahan yang dimaksud untuk dimanfaatkan dan dialihkan status menjadi hak pakai RSUP dr. M. Djamil untuk kepentingan sosial yang lebih besar. 

"Koordinasi yang saling melintang memang memerlukan komando. KSP bisa menjadi komando. Sehingga dalam membangun negara kita bisa bersatu padu dan tidak ada yang sulit," jelasnya.

Kerja keras ini bukan hanya menjadi bukti keseriusan KSP dalam mengawal program pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf, namun juga bentuk perhatian terhadap kepentingan masyarakat. 

"Ketika saya menyampaikan betapa kompleksnya permasalahan ini kepada Tenaga Ahli KSP beberapa bulan lalu, mereka mengatakan pada saya, 'tidak ada yang sulit di KSP'. Itu terbukti dengan rangkaian tindak lanjut yang responsif dan cepat dengan mengkoordinasikan seluruh K/L yang terlibat," kata Direktur Utama RSUP dr. M. Djamil Yusirwan Yusuf.

Baca Juga: Jokowi Dicurigai Jadi Dalang Penjegalan Anies Baswedan, Natalius Pigai: Saya Bisa Buktikan...

Persoalan pengadaan tanah bukanlah persoalan mudah karena lahan negara tidak terpakai di sekitar lokasi RSUP yang luasnya mencapai 1.5 hektar adalah tanah yang dikuasai oleh PT. KAI dengan hak pakai milik Kementerian Perhubungan. 

Pasalnya keterbatasan lahan menghambat pengadaan ruang perawatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang maksimal. Padahal RSUP yang luas lahannya hanya 8.5 hektar ini menjadi sumber rujukan lima provinsi di Sumatera. 

"Fokus KSP sangat jelas bahwa instruksi Presiden Jokowi harus berjalan. Dalam dua setengah bulan, hak pengelolaan tanah diserahkan dari PT. KAI, Kementerian BUMN dan Kemenhub kepada RSUP dr. M. Djamil," imbuhnya.

Baca Juga: Ketua KPK Diduga Jegal Anies, Natalius Pigai Koar-koar: Saya Bisa Buktikan Firli Tidak Ada Hubungan dengan Jokowi

Yusirwan juga menjelaskan jika Kepala Staf Kepresidenan memberikan perhatian besar. Terbukti dengan turun langsung berkomunikasi bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat terkait kebutuhan lahan jalan untuk evakuasi yang beririsan dengan asrama TNI

Di lain pihak, Rektor Universitas Negeri Padang, Prof. Drs. Ganefri, juga mengaku terkejut namun sekaligus mengapresiasi pencapaian kerja lembaga pemerintahan yang cepat dan efektif.

"Saya melihat apa yang dilakukan oleh KSP ini bagus. Masyarakat perlu tau apa yang dilakukan oleh Pak Moeldoko dan timnya tidak dapat dinilai dengan materi. Karena permasalahan ini juga tidak bisa dikatakan mudah," kata Ganefri.

Baca Juga: Menhub Tinjau Proyek KCJB Jelang Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping: Indonesia Negara Pertama!

Ia juga menekankan faktor kemampuan komunikasi yang baik dari KSP dalam mengurai benang kusut. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga dianggap telah memegang peranan pemimpin yang menjembatani pihak-pihak berkepentingan.