Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Menkeu Nilai Kerangka Kecukupan Modal jadi solusi tepat Optimalkan Peran MDB

        Menkeu Nilai Kerangka Kecukupan Modal jadi solusi tepat Optimalkan Peran MDB Kredit Foto: Kemenkeu
        Warta Ekonomi, Washington -

        Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Presidensi G20 Indonesia mengungkapkan, Kerangka Kecukupan Modal adalah solusi tepat yang dapat membantu mengoptimalkan neraca Multilateral Development Banks (MDB), baik dalam pembahasan terkait risk appetite, creative financing ataupun pemanfaatan lebih banyak callable capital, semuanya memiliki potensi untuk dieksplorasi.

        Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam konferensi bersama Presidensi G20 Indonesia dan Center for Global Development yang bertemakan “Peningkatan Peran dan Kapasitas Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDB) dalam Pembiayaan Pembangunan” pada 11 Oktober, 2022, di Washington DC.

        Adapun para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 tahun lalu telah menyepakati untuk menyelenggarakan tinjauan independen yang diharapkan: (i) Memberikan tolok ukur yang kredibel dan transparan mengenai tata cara evaluasi CAF Modal dari MDB; (ii) Memungkinkan pemegang saham, MDB dan Credit Rating Agencies (CRA) untuk mengembangkan pemahaman yang konsisten tentang CAF dari MDB; (iii) Memungkinkan pemegang saham untuk mempertimbangkan kemungkinan adaptasi terhadap kerangka kerja saat ini untuk memaksimalkan kapasitas pembiayaan MDB. Laporannya difinalisasikan pada Juli 2022 atas dukungan dari Presidensi Indonesia. Baca Juga: Menkeu Tekankan Pentingnya Presidensi G20 untuk Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

        Konferensi tersebut membahas rekomendasi dari laporan dan sekaligus sebagai forum berdiskusi dengan perwakilan dari internal (G20) dan eksternal (seperti MDB, agensi kredit rating, dan investor swasta).

        Laporan tersebut menunjukkan bahwa pembebasan modal di neraca MDB, yang berpotensi dapat menyediakan pembiayaan tambahan, tentu saja termasuk solusi yang cukup menjanjikan dalam situasi saat ini. Kami berharap bahwa rekomendasi-rekomendasi ini akan didiskusikan sebab juga akan menjadi masukan yang sangat penting bagi Presidensi G20 Indonesia, dan pastinya akan dikomunikasikan dan diadopsi pada Presidensi G20 India tahun depan,” ujar Sri Mulyani.

        Sepanjang tahun ini, dunia tengah mengalami peningkatan volatilitas pasar yang membawa ancaman besar terhadap stabilitas pasar keuangan dan kesinambungan fiskal. Risiko-risiko ini sangat berpengaruh terhadap negara-negara yang termasuk Emerging and Developing Economies (EMDEs).

        Tekanan kepada anggaran negara telah meningkat secara substansial di sebagian besar EMDE dalam beberapa tahun terakhir untuk menghadapi pandemi Covid-19, melindungi kehidupan dan penghidupan kelompok masyarakat yang rentan, dan memberikan dukungan untuk pemulihan ekonomi. Akibatnya, negara yang memiliki nilai utang yang sudah tinggi akan menghadapi tekanan anggaran yang semakin meningkat dengan melonjaknya cost of fund seiring dengan meningkatnya arus keluar modal dan depresiasi mata uang lokal.

        Prospek ekonomi dunia yang suram dan risiko yang meningkat telah dikonfirmasi oleh World Economic Outlook dari IMF dengan sepertiga dari ekonomi global diproyeksikan untuk terkontraksi baik tahun ini atau tahun depan.

        "Ketergantungan negara-negara ini pada dukungan MDB menjadi semakin penting terutama karena ketidakpastian dan volatilitas global terus berlanjut. Oleh karena itu, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya MDB semakin mendesak," pungkasnya. Baca Juga: G20 Siap Gunakan Semua Perangkat Kebijakan untuk Ketahanan Pangan

        Masood Ahmed, Presiden Center for Global Development menyatakan, inilah saat di mana ada seruan luas untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui MDB, dan seruan untuk itu sebagian merupakan cerminan dari meningkatnya kebutuhan yang ada untuk menindaklanjuti sustainable development goals dan pembiayaan yang terkait.

        "Namun ada juga seruan khusus di mana pembiayaan proyek terkait perubahan iklim dan global public goods tidak hanya membutuhkan adaptasi dari peran lembaga-lembaga (MDB) ini agar lebih selaras dalam menanggapi tantangan hari ini, tetapi juga kemampuan (dari MDB) untuk membiayainya," tandasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Fajar Sulaiman
        Editor: Fajar Sulaiman

        Bagikan Artikel: