Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sebut Kerja Sama Maritim Adalah Kunci, Menlu: Harusnya Bisa Satukan ASEAN dan Mitra bukan Malah...

        Sebut Kerja Sama Maritim Adalah Kunci, Menlu: Harusnya Bisa Satukan ASEAN dan Mitra bukan Malah... Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
        Warta Ekonomi, Phnom Penh, Kamboja -

        Kerja sama maritim harus menjadi masa depan yang menyatukan ASEAN dengan mitra, bukan justru memisahkan, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis (10/11/2022).

        Dalam pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN (APSC) ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, dia menambahkan, Indonesia pun mendorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO).

        Baca Juga: Fix! KTT ASEAN di Kamboja bakal Digelar Tanpa Junta Myanmar

        "AMO akan membuka kerja sama yang lebih luas dalam hubungan dengan mitra. Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerja sama maritim untuk kesejahteraan di Indo-Pasifik," ujar Retno dalam keterangan pers Kemenlu RI pada Kamis.

        Retno menilai bahwa isu maritim seringkali hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit. Sementara potensi kerja sama maritim, terutama di Indo-Pasifik sangatlah besar.

        "Dengan potensi besar inilah, maka ASEAN memasukkan kerja sama maritim sebagai salah satu prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," ujarnya.

        Isu kerja sama maritim ini juga akan menjadi salah satu prioritas isu yang dibicarakan ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN tahun depan. Indonesia bakal mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara mitra wicara.

        Selain isu maritim, Retno juga menekankan pentingnya visi yang progresif mengenai hak asasi manusia (HAM) dengan mengajak ASEAN untuk mengedepankan HAM di ketiga pilar kerja sama ASEAN. Retno mengusulkan adanya kegiatan reguler dari dialog HAM ASEAN.

        "Dialog terbuka dengan menyertakan semua pemangku kepentingan dan pentingnya ASEAN memperkuat mandat perlindungan badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)," tegasnya.

        Dalam pertemuan APSC ini, Indonesia juga diwakili oleh Menteri Koordinator Polhukam RI yang mengangkat isu penyelundupan manusia, Laut China Selatan, serta dinamika di kawasan dan dunia. Menkopolhukam menyampaikan agar penanganan ketiga isu tersebut dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme ASEAN.

        Pertemuan 25th APSC telah mendengarkan laporan Sekretariat ASEAN atas perkembangan implementasi Cetak Biru Pilar Polkam. Hingga saat ini tercatat 290 dari 295 action lines telah diselesaikan di Pilar Polkam.

        APSC ke-25 dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN untuk melihat implementasi dan potensi sinergi berbagai kerja sama di pilar Politik-Keamanan ASEAN.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: