Buntut Kritiknya Kepada Kementerian Keuangan, Bupati Meranti ‘Disemprot’ Kemendagri

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Bukan tanpa alasan, teguran ini buntut tindakan Adil yang memarahi anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebijakan dana bagi hasil (DBH) pengeboran minyak, beberapa waktu lalu. 

Sebelumnya, Adil memarahi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis (8/12/2022). 

Baca Juga: Tidak Cuman Sebut Iblis dan Setan, Bupati Meranti Blak-blakan Bilang Dirinya ‘Eneg’ Lihat Pegawai Kemenkeu

Adil sampai menuding pegawai Kemenkeu seperti iblis dan setan. Kemarahannya memuncak karena wilayahnya diperlakukan tidak adil terkait kebijakan dana bagi hasil (DBH) minyak tidak adil. 

Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk penyuplai minyak, namun penerimaan DBH malah menurun. 

Padahal, menurut Adil, sejak terjadi perang antara Rusia melawan Ukraina, harga minyak dunia melonjak sampai di atas 100 dolar AS per barel dari sebelumnya dengan proyeksi 70 dolar AS per barel. 

"Sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito, dikutip dari siaran persnya, Selasa (13/12/2022). 

Teguran itu disampaikan Tito secara langsung kepada Adil di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/12/2022). 

Baca Juga: Sudah Koar-koar, Bupati Meranti Diminta Bertanggung Jawab atas Ucapannya: Hati-hati Masuk Kategori Makar!

Sebelum menghadap Tito, Adil terlebih dahulu menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni. 

Dalam kesempatan itu, Suhajar banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat. 

“Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar. 

Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur meski berbeda pandangan dengan pihak lain. 

Baca Juga: Ungkapkan Kekecewaan hingga Ancam Angkat Senjata, Bupati Meranti Kena Sentil: Air Beriak Tanda Tak Dalam

Apalagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik. 

“Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” ujar Suhajar.